Tidak Benar Terjadi Deindustrialisasi (Part III)

Meroketnya harga pangan membuat banyak negara dibayangi inflasi tinggi, termasuk Indonesia. Bagaimana pemerintah menghadapi hal ini? Apakah telah ada blueprint ketahanan pangan nasional sebagai jalan keluar dari permasalahan ini?

Upaya yang sudah dilakukan adalah meningkatkan produksi/produktivitas jangka pendek, serta upaya pencapaian target pertumbuhan produksi 2011 minimum 5% dan surplus beras minimal 10 juta ton s/d 2015, telah  dikeluarkan, pertama, Inpres No. 5/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim (Instruksi kepada 11 Menteri, Kepala Kepolisian Negara RI, Panglima TNI, 3 Kepala Badan, Para Gubernur; Bupati/Walikota). Kedua, Perpres No. 14/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk. Ketiga, Inpres No. 8/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras Yang Dikelola oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.

Beberapa hal yang akan dilakukan. Pertama, menghadapi Puasa dan Hari Besar Nasional perlu memelihara stabilitas harga melalui optimalisasi dan perluasan Operasi Pasar (OP) di seluruh Indonesia terutama pada daerah-daerah yang harganya cenderung meningkat. Kedua, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, akan dilakukan mempercepat proses pemanfaatan anggaran pembiayaan P2BN minimal Rp1,4 triliun melalui optimalisasi/penghematan anggaran Kementan 2011, mengajukan tambahan anggaran Rp2,428 triliun (APBNP) dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan lahan-lahan baru bagi tanaman pangan, memanfaatkan secara optimal Dana Stabilisasi Pangan Rp 2 triliun, mendapatkan kepastian hukum terkait dengan tunggakan kredit usaha tani (KUT) dan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan akses terhadap permodalan, mengoptimalkan skema pembiayaan KKPE untuk disalurkan kepada BUMN terkait dengan pelaksanaan Pola Kemitraan GP3K.

Ketahanan energi dipercaya sebagai salah satu pilar penting kemandirian sebuah bangsa. Dengan status yang telah berubah menjadi net importir minyak, langkah apa saja yang telah disiapkan pemerintah sehubungan dengan naiknya harga minyak dunia? Bagaimana menyiasati APBN dalam kaitan subsidi energi?

Langkah utama  pemerintah dalam antisipasi kenaikan harga minyak dunia adalah berupaya meningkatkan lifting minyak bumi Indonesia. Hal ini dilakukan antara lain dengan, pertama, memberikan kemudahan kepada para pelaku industri perminyakan, baik dalam perizinan maupun operasi. Kedua, langkah teknik yang disarankan pemerintah kepada pelaku industri perminyakan, antara lain dengan meningkatkan perolehan minyak melalui program tertiary recovery antara lain EOR, Chemical Flooding, Steam Injection, ataupun melalui stimulasi sumur (Huff n Puff) dengan Surfactant, serta melakukan kegiatan lain untuk meningkatan drainage radius melalui infill drilling dan atau recompletion. Ketiga, secara non teknik, pemerintah akan terus berkoordinasi untuk mempermudah perizinan kegiatab eksploitasi minyak bumi dan terus meminimasi hambatan yang mungkin terjadi pada kondisi operasi lapangan.

Secara garis besar, pemerintah akan melakukan 4 (empat) upaya, yakni mendorong upaya optimasi produksi pada lapangan eksisting, mempercepat program kerja pemboran, mengembangkan konsep energy security, termasuk mencari sumber energi di luar negeri untuk meningkatkan cadangan minyak, dan mereview semua peraturan yang terkait dengan percepatan eksplorasi dan produksi minyak bumi agar terjadi harmonisasi.

Subsidi energi khususnya BBM pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga saat ini hanya sektor transportasi saja yang berhak mendapatkan subsidi BBM atau membeli BBM bersubsidi (premium & solar). Hal ini dikarenakan sektor transportasi juga menjadi tulang punggung dari pembangunan, terutama dalam menjamin kelancaran arus barang. Pada tahun 2011 alokasi kuota BBM bersubsidi mencapai 38,59 juta kiloliter. Sampai pertengahan Juni 2011 telah terserap 47 % dari kuota BBM. Mengingat ke depan konsumsi akan cenderung meningkat karena bulan puasa dan Hari Raya, dipastikan kuota awal akan terlewati sehingga  untuk tahun 2011 ini diusulkan peningkatan kuota menjadi 40,49 juta kiloliter.

Memang, beban APBN akan meningkat oleh adanya penambahan kuota tersebut. Akan tetapi, dengan pertimbangan bahwa BBM bersubsidi untuk sektor transportasi langsung menyentuh ke masyarakat, dan sekaligus amat penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan penumpang,  yang pada gilirannya mengurangi biaya aktivitas perekonomian, maka subsidi masih akan dipertahankan. Kita percaya dampak dari kenaikan beban subsidi BBM terhadap APBN masih relatif terkendali.

Banyak negara telah membuktikan bahwa pengusaha kecil menengah merupakan tumpuan kuat bagi perekonomian. Bagaimanakah pendapat Anda akan hal tersebut? Komitmen apa yang diberikan pemerintah bagi UMKM?

Pemberdayaan UMKM amat penting, karena dampaknya amat signifikan terhadap masyarakat kita. Saat ini sekitar 99,99% pelaku usaha di Tanah Air adalah UMKM, artinya pelaku usaha besar jumlahnya hanya 0,01% saja. Menurut data BPS tahun 2010, jumlah UMKM mencapai 53,82 juta unit, yang menyerap 99,40 juta tenaga kerja (97,22%). Sementara itu, peran UMKM terhadap PDB mencapai 57,12%.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi rakyat juga diutamakan karena keefektifannya dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. Jadi, saya tegaskan lagi di sini bahwa pemerintah menganggap pengembangan UMKM sebagai hal yang perlu diberikan prioritas. Ke depan, kita akan meningkatkan lagi peran KUKM dalam perekonomian kita.

Adapun sasaran strategis untuk KUKM ke depan adalah, pertama, peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional dengan meningkatkan koperasi berkualitas (2% pertahun) dan tumbuhnya jumlah koperasi secara nasional (5% per tahun), meningkatkan jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM (5% per tahun), meningkatkan rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun. Kedua, peningkatan daya saing produk KUKM dengan menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail, meningkatkan ekspor non migas UMKM sehingga pangsa pasar terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM antara lain adalah memberikan kemudahan akses ke permodalan melalui KUR. Penyaluran KUR sampai dengan Juni 2011 mencapai Rp14,454 triliun (naik dari Rp1,868 triliun di bulan Januari 2011) atau 72% dari total target tahun 2011 sebesar Rp20 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 989.000 orang (naik dari 152.000 orang di bulan Januari 2011). Diperkirakan capaian penyaluran KUR tahun 2011 akan melampaui target 2011.

(Tulisan ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi Nomer 15 tahun 2011)

Foto: infogres.com