Hemat..Hemat..Hemat..

Jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia sudah mencapai 4,7 juta orang. Alhasil, alokasi belanja pegawai terus membengkak. Belum lagi ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti pensiun dan tunjangan hari tua.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diselenggarakan setiap tahun di negeri tercinta ini, baik di tingkat kabupaten/kota ataupun kementerian/departemen. Jika diakumulasikan jumlah peserta yang mendaftar tiap tahunnya, jumlah peserta CPNS yang diterima mencapai ratusan ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Karena begitu besarnya ajang penerimaan CPNS ini sampai-sampai memberikan peluang bagi pedagang contoh soal ujian CPNS untuk meraup untung dari ajang ini. Tidak hanya itu, buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan penerimaan CPNS juga cukup banyak. Tingginya jumlah pendaftar dalam penerimaan CPNS pun menjadi lahan bisnis baru bagi para calo ataupun joki ujian CPNS. Bahkan, DPR mensinyalir ada bisnis rekrutmen pegawai negeri sipil daerah, yakni peserta CPNS harus membayar sejumlah komisi antara puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan tanpa jaminan diterima akibat ketatnya persaingan. Belum lagi praktek koncoisme yang diduga kuat masih banyak terjadi, yaitu mengangkat anggota keluarga dan orang dekat pejabat untuk menjadi PNS.

Besarnya jumlah PNS yang diterima tiap tahun menyebabkan anggaran belanja pegawai pemerintah terus membengkak. Data dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan rataan porsi APBD yang digunakan untuk belanja pegawai tiap tahunnya mencapai 45% dari total APBD dari 509 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika pemerintah tidak segera melakukan pengendalian, jumlah ini akan terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan penerimaan PNS yang dilakukan tiap tahun (lihat grafik “Belanja PNS”).

Dengan anggaran sebesar itu, namun tidak dibarengi dengan produktivitas yang sepadan, tentu merupakan pemborosan yang sangat besar.  Umum diketahui, saat jam kerja, banyak PNS yang menganggur, padahal mereka berada di kantor. Jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang. Produktivitas rendah, namun alokasi belanja pegawai semakin lama terus membengkak. Ini belum ditambah beban lanjutan, seperti dana pensiun dan dana tunjangan hari tua. Dengan program pensiun dini, diharapkan kinerja PNS juga dapat meningkat.

Untuk menekan anggaran belanja pegawai, mulai tahun ini pemerintah berencana untuk menerapkan moratorium perekrutan PNS. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan lamanya masa moratorium itu yakni selama satu tahun. “Selama 12 bulan ini dilakukan penataan kepegawaian, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dibuat juga regulasinya,” terang Gamawan  Fauzi di kantornya, Rabu (13/7).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengajukan usulan program pensiun dini untuk mengurangi beban negara dalam belanja pegawai. Kemenkeu mengusulkan program pensiun dini diterapkan di lingkungan Kemenkeu pada 2012, sementara untuk seluruh instansi pemerintah, program itu ditawarkan paling cepat pada 2013. Sekjen Kemenkeu Mulia P. Nasution menuturkan, pemerintah akan menawarkan pesangon beserta insentif lain, agar program pensiun dini diminati oleh PNS yang sudah memenuhi persyaratan.

"Berbeda dengan ketentuan ketenagakerjaan swasta, di lingkungan pemerintah peserta program pensiun dini minimal berusia 50 tahun. Kami akan memberikan insentif agar PNS yang mengikuti program ini bisa memiliki sumber pendapatan yang memadai setelah pensiun. Salah satu yang dipertimbangkan adalah angka inflasinya," ujarnya di Gedung DPR pada akhir pekan.

Menurut anggota Komisi II DPR Arif Wibowo, sejak 2005 tidak ada hasil signifikan dalam menekan laju pertumbuhan jumlah pegawai. Dalam pengadaan PNS, lanjut Arif, pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang dengan rasio sesuai kebutuhan. ’’Puncaknya adalah pengangkatan tenaga honorer secara masal sejak tahun 2005 yang hingga saat ini belum tuntas, yang jumlahnya mencapai 800 ribuan, bahkan cenderung membengkak tiap tahunnya,” ingat Arif.

HAPPY FAJRIAN

(Artikel ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi Nomer 15 tahun 2011)

 Foto: konveksi.org