Pada 17 Oktober lalu, Kementrian Perumahan Rakyat dan BRISyariah menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan kepemilikan  rumah sejahtera. Kerjasama yang diberi nama penyaluran dana asilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini menjadikan BRISyariah sebagai bank syariah umum pertama yang terlibat pengadaan rumah dengan skema tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi gap antara permintaan dengan penawaran rumah dengan backlog menjapai 13,6 juta rumah per tahun.
Program FLPP merupakan program pemerintah untuk menyediakan kebutuhan papan bagi rakyat Indonesia berpenghasilan menengah bawah (≤ Rp 4,5 juta) dan menengah rendah (≤ Rp 2,5 juta). Namun bagi masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta, tidak diperkenankan mengajukan pembiayaan untuk landed house. Mereka diarahkan untuk memiliki rumah susun atau apartemen. “Ini kan program pemerintah yang berdasarkan Permenpera, jadi kita menyesuaikan saja. Namun sampai saat ini kami masih menggarap yang landed house saja,” ujar Khairullah, Chief of Retail Banking BRISyariah.
Lebih lanjut Khairullah menambahkan, produk KPR Sejahtera ini memiliki kelebihan disbanding KPR di bank konvensional. “Karena menggunakan akad Murabahah (jual beli), jadi cicilannya tetap sehingga nasabah bisa mengatur cash flow mereka,” jelas Khairullah. KPR Sejahtera difokuskan pada daerah second city. Tipe rumah yang dibiayai minimal tipe 36 dengan luas tanah 60m² dan sudah harus ready stock. Target pasar dari produk ini adalah kalangan PNS, TNI/Polri, dan karyawan swasta.
Di tahun 2012, BRISyariah menargetkan akan membiayai 5000 unit rumah sejahtera dengan nilai Rp 250 miliar. Sedangkan sampai akhir Desember 2011, sudah ada 200 rumah yang siap dibiayai.

Dina Karina Septyani (dina@wartaekonomi.com)

 

Sumber Gambar : Google