Di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu saat ini, kenaikan harga listrik bisa dipastikan akan makin memberatkan dunia industri. Krisis finansial yang masih berlangsung di Eropa dan Amerika telah berdampak menurunnya ekspor ke kedua kawasan tersebut. Dampak krisis juga mulai terasa di Indonesia menyebabkan harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tertekan cukup signifikan.

Saat ini industri bisa sedikit bernapas karena terjadi penurunan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai level Rp9.005 per dolar AS. Kondisi ini sedikit meningkatkan daya saing komoditas ekspor, karena menurunkan harga produk industri Indonesia sehingga bisa lebih bersaing dengan produk dari negara lain. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahjono, nilai tukar rupiah yang ideal untuk memacu ekspor adalah Rp10.000 per dolar AS.

Sementara itu, DPR saat ini masih mempertimbangkan usulan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebesar 10%. Jika usulan ini disetujui, industri nasional diperkirakan akan makin tertekan dan akan menurunkan daya saing produk industri nasional di pasar ekspor. Padahal, tantangan sektor industri tidak hanya sebatas masalah kenaikan harga listrik. 

Menurut Ketua Forum Lintas Asosiasi Nasional (LAN) Franky Sibarani,   ada 10 permasalahan besar yang dapat menghancurkan daya saing industri dalam menghadapi krisis global. Kenaikan harga listrik hanyalah satu dari 10 masalah yang dikeluhkan 23 asosiasi yang menjadi anggota LAN. “Industri yang proses produksinya mengandalkan listrik PLN bisa terancam berhenti berproduksi,” jelas Franky.

Ketergantungan PLN terhadap bahan bakar minyak sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik menyebabkan besaran subsidi listrik sangat tergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Seperti yang terjadi pada tahun 2008, saat harga minyak mencapai US$100 per barel, subsidi listrik membengkak sangat signifikan. Jika pemerintah bisa menghemat penggunaan BBM dan lebih mengintensifkan penggunaan batu bara atau gas, maka pemerintah mampu menghemat anggaran sekitar Rp6 triliun.

Happy Fajrian

Sumber Gambar : Google