Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Harusnya pengamanan diberikan ke capres-cawapres dapat dikurangi.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Pengamanan 37 personel Polri diberikan kepada capres-cawapres terlalu berlebihan.
  • 11:53 WIB. BNI - BNI mensosialisasikan penurunan batas pengajuan minimum transaksi FX swap lindung nilai.
  • 11:52 WIB. PLN - Anggaran untuk program lisdes tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - IKP dapat memberikan gambaran wilayah yang potensi rawan kecurangan.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - Menjadi perhatian di Pemilu yakni politik uang dan netralitas PNS.
  • 11:51 WIB. PLN - PMN untuk PLN tahun depan hanya sebesar Rp6,5 triliun.
  • 11:48 WIB. MUF - Mandiri Utama Finance salurkan pembiayaan Rp5,01 triliun hingga Agustus 2018.
  • 11:46 WIB. PEP - PEP Asset 5, melaksanakan MWT ke area PEP Asset 5 Tarakan Field di Sembakung.
  • 06:00 WIB. BNI - BNI berupaya menahan tren penurunan net interest margin.
  • 05:59 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV perkuat sinergitas dengan 4 Pemprov di timur.

Asosiasi: Butuh puluhan juta dolar AS untuk bangun akses jalan PLTP

Jakarta (Antara News) - Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan menuju sumber panas bumi membutuhkan biaya hingga puluhan juta dolar AS, lantaran letaknya berada di daerah perhutanan. Hal ini dinilai menjadi salah satu penghmabat pertumbuhan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia.

"Bisa sampai 30 juta, bahkan pernah ada hingga 65 juta dolar AS hanya untuk membangun jalan. Semua anggaran sepenuhnya berasal dari kantong perusahaan," ungkapnya saat ditemui di acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2018 di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia berharap pihak pemerintah bisa terus memberikan dukungan terhadap pengembangan potensi energi panas bumi ini. Sebab menurutnya, panas bumi tak bisa lagi disebut sebagai energi masa depan, melainkan energi saat ini yang harus segera dimaksimalkan.

"Indonesia kan punya potensi sekitar 29 ribu MW. 17 ribu MW sudah reserve, yang sisanya itu masih potensi. Nah potensi itu baru bisa menjadi reserve setelah di bor. Saat ini memang mahal, tapi kalau kita bicara longterm, nantinya akan murah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Ida Nuryatin juga mengakui jika pembangunan infrastruktur memang menjadi kendala terbesar saat ini, yang berdampak pada harga energi panas bumi menjadi sangat mahal. Sementara untuk membangun jalan tersebut, harus melewati proses perizinan yang berliku-liku.

"Dan untuk membuka hutan itu banyak sekali ketentuan yang harus ditaati. 'Oh ini enggak boleh, oh itu bolehnya hanya sampai sini'. Maka harus ada dana ekstra dari pengembang untuk membuat jalan," ucap Ida.

IIGCE adalah pameran kolaboratif industri panas bumi yang digelar oleh Kementerian ESDM dan API untuk memamerkan berbagai inovasi teknologi panas bumi, dari surface hingga subsurface, upstream hingga downstream. Selain itu, ajang ini pun menjadi platform dialog representatif bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas berbagai permasalahan di industri panas bumi di tanah air.

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55