Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:31 WIB. Jepang - Pemerintah Jepang cabut status izin tinggal 832 WNA pada tahun 2018 (naik 2x lipat)
  • 16:24 WIB. AS - Uber akan investasikan USD75 juta di negara bagian Texas
  • 16:11 WIB. China - Pasar robot China bakal mencapai USD8,68 M pada 2019
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,68% di akhir sesi II.
  • 15:26 WIB. WhatsApp Pay - BI belum tahu WhatsApp Pay akan masuk Indonesia. 
  • 14:36 WIB. Kabinet - PDIP: Risma berpeluang jadi menteri Jokowi.
  • 14:13 WIB. Korea- Mercedes-Benz telah investasikan 87 miliar Won di pusat logistik Korsel dalam 5 tahun terakhir
  • 11:40 WIB. Kripto - Rakuten Wallet luncurkan layanan perdagangan aset kripto di apps smartphone
  • 11:18 WIB. Greenland - Trump menunda pertemuan dengan pemimpin Denmark terkait penolakan penjualan Greenland.
  • 11:04 WIB. UAS - MUI akan memanggil Ustad Abdul Somad terkait pernyataan soal salib.

Tiga BUMN jalin kerjasama penanganan hukum perdata dengan Kejaksaan

Jakarta (ANTARA News) -- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga Badan Usaha Milik Negara tentang kerjasama efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Ketiga BUMN tersebut terdiri dari PT Danareksa (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan JAMDATUN. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama Danareksa, Arief Budiman, Direktur Utama PII, Armand Hermawan, dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re), Frans Y. Sahusilawane di Jakarta, Senin.
JAM DATUN Loeke Larasati A. mengatakan, pihaknya hadir sebagai lembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/ Negara, BUMN/BUMD dan anak perusahaan.
"Eksistensi Bidang Datun ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua BUMN agar setiap kegiatan usahanya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Loeke. 
Loeke menambahkan, Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Pertimbangan Hukum yang dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan. 
"Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara," ungkapnya.
Sementara itu, Dirut Danareksa Arief Budiman, mengatakan, “Industri keuangan di Indonesia akan terus berkembang, dan sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ini, kami kedepan akan terus tumbuh, tentu dengan banyak kerjasama serta kegiatan bisnis dengan berbagai korporasi. Tentu, dengan adanya kesepakatan bersama dengan Jamdatun ini, kami akan memastikan bahwa kegiatan bisnis yang kami lakukan, selalu dalam koridor peraturan perundangan yang ada. Serta, untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari”
Ditemui di tempat acara, Dirut PT PII, Armand Hermawan menyatakan bahwa dengan terlaksananya penandatanganan kesepakatan bersama antara PT PII dengan JAMDATUN diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik.. 
Sementara itu, Dirut Indonesia Re, Frans Y. Sahusilawane dalam kesempatan yang sama mengatakan, “Dalam bertransformasi dari perusahaan reasuransi lokal menjadi pemain regional dan global, Indonesia Re mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan hukum, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, melalui kerjasama dan pendampingan Jaksa Pengacara Negara diharapkan kami lebih siap dan mampu menghadapi semua itu secara profesional dalam kerangka Good Coorporate Governance.”

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17