Jelang RUPS BJB, Pemprov Jabar Didorong Komunikasi dengan Pejabat Daerah

Warta Ekonomi, Bandung -

Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan Bank BJB. Pasalnya, pemerintah daerah tingkat II itupun merupakan pemilik saham di bank pelat merah tersebut.

Anggoto Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Eryani Sulam mengatakan, komunikasi dari Pemprov Jabar ini harus dilakukan agar Bank BJB merasa dimiliki oleh seluruh warga Jawa Barat dan Banten. Terlebih, pemerintah kabupaten/kota pun memberi andil yang besar untuk keberlangsungan bank tersebut.

"Harus dilibatkan, bagaimana supaya BUMD ini (Bank BJB) menjadi bank orang kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (20/3/2019).

Eryani mengakui, jika Pemprov Jabar melibatkan kabupaten/kota terkait pembagian deviden dan CSR. Namun, pelibatan seperti ini belum dilakukan saat pengambilan langkah-langkah strategis seperti pemilihan direksi.

Apabila dibiarkan, dihawatirkan pemerintah kabupaten/kota akan mengambil sikap, seperti menarik penyimpanan modal di Bank BJB seperti yang pernah dilakukan salah satu daerah tersebut.

Baca Juga: Soal Kebijakan Bank BJB, Pemprov Jabar Harus Libatkan Kabupaten/Kota

"Kalau tidak salah, Cianjur sudah pernah akan mencabut, tidak akan disimpan di BJB, (penyimpanan dana) PNS-nya juga akan dialihkan," ungkapnya

"Ini tidak akan terjadi jika bupati/wali kota selaku pemegang saham diajak komunikasi dalam pengambilan keputusan," tambahnya.

Adapun, pakar ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) harus segera berkomunikasi dengan pemegang saham lainnya.

Langkah ini penting dilakukan untuk meminimalisasi dampak kurang dilibatkannya kepala daerah tingkat II tersebut. Terlebih, Bank BJB akan menghadapi rapat umum pemegang saham (RUPS) yang salah satu agendanya pemilihan jajaran direksi yang baru sehingga, berbagai masukan dari bupati/wali kota selaku pemegang saham harus tersampaikan pada waktu yang tepat. 

"Saya tahu memang bupati/wali kota tak terakomodasi di Bank BJB. Tapi kita harus pakai cara baik, Pak Gubernur harus segera komunikasi dengan kabupaten/kota, di luar RUPS," katanya.

Acuviarta menegaskan penyamaan persepsi di antara pemegang saham ini sangat penting mengingat bisnis bank sangat berkaitan dengan kepercayaan publik. 

"Bank itu bisnis kepercayaan. Semaksimal mungkin kita menghindari persoalan," pungkasnya.