Kena OTT KPK, Rini Diminta Pecat Direksi dan Komisaris KS

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan aksi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KS). Dalam operasi tangkap tangan terhadap Direktur Krakatau Steel itu, KPK menduga pemberian uang dilakukan secara tunai dan melalui perbankan baik.

 

Terkiat hal tersebut, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono meminta meminta kepada Rini Soemarno selaku Menteri BUMN untuk memberhentikan seluruh jajaran pengurus Krakatau Steel. 

 

“Kamii meminta segera pecat seluruh Direksi dan Komisaris Krakatau Steel kepada Menteri BUMN,” katanya dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/3/2019).  

 

Baca Juga: KPK Bakal Telusuri Transaksi Perbankan OTT Direktur Krakatau Steel

 

Arief menilai jika dalam kasus tersebut bisa saja melibatkan hingga jajaran tertinggi yang ada di tubuh Krakatau Steel. Pasalnya, proyek yang dilakukan BUMN sangat rawan terkena virus korupsi dan suap. 

 

“KPK harus terus rajin memantau proyek-proyek di BUMN yang sangat riskan dengan adanya kegiatan korupsi dan suap menyuap yang membuat BUMN sudah dikelola secara professional selama ini menjadi sarang tempat Koruptor nantinya,” ucapnya. 

 

Baca Juga: Proyek Daerah Jerumuskan Direktur Krakatau Steel Ke Liang Korupsi

 

Dirinya pun menyampaikan keprihatinannya atas kerja keras Rini yang selama ini berupaya untuk membuat BUMN menjadi lebih profesional. Kejadian ini pun diyakini akan mencoreng nama baik Karkatau Steel sehingga akan mempengaruhi gerak saham emiten dengan kode KRAS tersebut. 

 

“Padahal KS itu merupakan perusahaan milik publik atau sudah go publik, tentu saja akan membuat pengaruh  saham saham BUMN Akan Makin rontok nanti di Bursa. Kasian ibu Rini Sumarno yang sudah mati-matian kerja keras ,” tegasnya.