Hingga Akhir 2019, Ekonomi Nasional Cuma Tembus 5%, Kata Ekonom

Warta Ekonomi, Jakarta -

Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean memandang bahwa kondisi perekonomian nasional dalam enam bulan ke depan masih akan terus diwarnai volatilitas di pasar finansial. Volatilitas terjadi karena pergerakan pasar global cenderung liar di tengah struktur pembiayaan pembangunan di dalam negeri yang masih rentan.

Pada saat yang sama, investasi juga diprediksi akan menurun sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari kuartal pertama 2019 menjadi 5%.

"Kami memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2019 secara keseluruhan hanya akan berada di kisaran 5%. Belanja konsumsi rumah tangga yang cenderung stabil dan belanja rutin pemerintah yang naik cukup besar kami perkirakan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tapi faktor eksternal akan menjadi rem pertumbuhan," kata dia melalui rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Ekonomi Global Belum Kondusif, Pemerintah Realistis Soal Pertumbuhan

Dengan kondisi perekonomian yang masih cukup menantang tersebut, lanjut Adrian, pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang agresif dan struktural agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah lima tahun terakhir yang telah meningkatkan aspek fisik dari infrastruktur, seperti membangun jalan tol, jembatan, fasilitas irigasi, bandara, pelabuhan, jaringan layanan kereta, layanan sosial, serta komunikasi. Sehingga akses, konektivitas, dan mobilitas barang dan penduduk berpotensi menjadi lebih tinggi.

"Setelah lima tahun terakhir pemerintah berfokus pada upaya penyediaan infrastructure hardware, maka saat ini pasar dan pelaku bisnis berharap akan diluncurkan upgrade dalam infrastructure software di lima tahun berikutnya. Khususnya pada tiga sasaran yang menjadi katalis terpenting dalam proses pembangunan, yaitu perbaikan iklim usaha, mobilisasi tabungan dalam negeri, dan re-industrialisasi sektor manufaktur Indonesia," ujar Adrian.

Pelaku ekonomi berharap ada perbaikan agresif dan signifikan dalam aspek kepastian hukum sebagai dasar bagi terciptanya kontrak bisnis yang pasti dan transparan, hadirnya sektor industri manufaktur yang kuat, serta amandemen dan harmonisasi dari sejumlah Undang-undang dan semua regulasi terkait mobilisasi pembiayaan pembangunan yang selama ini menjadi kendala pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Pasar Ekonomi Syariah Indonesia Masih Jauh Tertinggal dari Malaysia, Apa Kata Jokowi?

"Hanya lewat keberhasilan dalam upgrade software dari  infrastructur ini, maka Indonesia bisa mengkapitalisasi infrastructure hardware yang telah terbangun, bisa memiliki tingkat pembiayaan pembangunan dan produktivitas yang cukup sehingga mulai awal 2020-an kita bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ke kisaran 7% atau lebih selama beberapa dekade ke depan, dan Indonesia terlepas dari middle income trap," pungkasnya.