Direksi Mangkir dari Rapat di DPR, Garuda Tak Mau...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk batal melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diagendakan pada Kamis (22/8/2019) kemarin. Pembatalan RDP tersebut lantaran jajaran direksi perseroan berkode saham GIAA ini sebagian besar tidak hadir alias mangkir.

Dalam agenda rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut, Garuda Indonesia hanya diwakili dua direktur yakni Pikri Ilham Kurniansyah (Direktur Niaga) dan Fuad Rizal (Direktur Keuangan).

Garuda Indonesia tak mau memberi keterangan kepada Warta Ekonomi soal penyebab ketidakhadiran anggota direksi lain dalam agenda rapat di parlemen. Sampai berita ini diturunkan, pihak Garuda Indonesia tetap memilih untuk bungkam.

Baca Juga: Wadaw! Kasus Suap Garuda Tembus Rp100 Miliar!

Berdasarkan informasi yang diperoleh, RDP antara Garuda Indonesia dengan Komisi XI DPR RI ini membahas tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Tahun 2018 Garuda Indonesia.

Untuk diketahui sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 menimbulkan polemik karena ada pendapatan usaha yang belum layak dimasukkan dalam laporan keuangan.

Pendapatan tersebut berasal dari kontrak kerja sama antara Garuda dan Mahata Aero Teknologi. Perjanjian ini memberikan hak eksklusif kepada Mahata untuk memasang peralatan internet dan hiburan pada unit pesawat Garuda Indonesia Group.

Masalahnya, pendapatan selama 15 tahun ke depan itu diakui sebagai penerimaan Garuda pada laporan keuangan tahun buku 2018. Hingga pada akhirnya, Garuda Indonesia menyajikan kembali laporan keuangan perseroan tahun 2018 lalu sesuai dengan instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam materi paparan publik insidentil, tertera jika dampak dari penyajian kembali maskapai penerbangan nasional ini jadi menderita rugi US$175 juta dari untung yang disajikan dalam laporan keuangan 2018 US$5 juta karena adanya selisih sebesar US$180 juta.