Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:36 WIB. Huawei - Alasan kesehatan, bos Huawei minta dilepaskan.
  • 13:35 WIB. Apple - Apple patenkan Augmented Reality untuk identifikasi kendaraan.
  • 13:15 WIB. Saham - Harry Zulnardy dapat Rp115,7 juta dari penjualan saham PT Mahaka Media (ABBA).
  • 13:15 WIB. Capex - PT Jasa Marga Properti anggarkan capex Rp1,9 triliun untuk pembebasan lahan proyek.
  • 13:15 WIB. Harbolnas - Harbolnas 2018 diprediksi diikuti oleh lebih dari 300 e- commerce dengan total transaksi mencapai Rp7 triliun.
  • 12:10 WIB. IHSG - Akhiri sesi I, IHSG ditutup melemah 0,48% ke level 6.09,95. 
  • 11:25 WIB. Lummus Technology - Chandra Asri percayakan desain furnace cracker kedua di Cilegon kepada Lummus Technology.
  • 10:48 WIB. Obligasi - Indonesia Eximbank siap bayar obligasi Rp2,8 triliun.
  • 10:02 WIB. IPO - PT Urban Jakarta Propertindo catatkan saham perdana di BEM dengan kode URBN. 
  • 10:02 WIB. IPO - PT Satria Mega Kencana catatkan saham perdana di BEI dengan kode SOTS.
  • 09:41 WIB. Fintech - 45 fintech baru resmi terdaftar di Bank Indonesia.
  • 09:03 WIB. Gaikindo - Gaikindo usul mobil listrik impor dulu sebelum rakit lokal.
  • 08:58 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi Mix versi 5G mulai tersedia awal 2019 mendatang di sejumlah negara Eropa.
  • 08:36 WIB. Gim - Gim legendaris Crash Team Racing bakal dibuat ulang dan bisa online.
  • 08:33 WIB. Uber - Uber diam-diam ajukan IPO.

Kontak

Kantor Pusat: Gedung Graha Anugrah Lt. 9 Jl. Raya Pasar Minggu No. 17A, Jakarta Selatan

Kantor Operasional: Jl. Ismail No. 5, Lapangan Ros Jakarta 12840

Telp: 021 8378 5566

Fax: 021 8378 5449


Email

wartaekonominews@gmail.com

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

2. menghormati hak privasi;

3. tidak menyuap;

4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6126.356 10.863 618
2 Agriculture 1492.165 2.046 20
3 Mining 1738.408 -7.512 47
4 Basic Industry and Chemicals 842.327 5.814 71
5 Miscellanous Industry 1389.985 18.923 45
6 Consumer Goods 2509.280 14.409 49
7 Cons., Property & Real Estate 449.724 10.201 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1044.777 -3.591 71
9 Finance 1168.029 -6.789 91
10 Trade & Service 791.771 2.091 152
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 630 785 155 24.60
2 TFCO 565 700 135 23.89
3 KONI 344 418 74 21.51
4 ETWA 70 85 15 21.43
5 YPAS 515 625 110 21.36
6 KICI 176 212 36 20.45
7 POLA 1,510 1,790 280 18.54
8 JSPT 1,000 1,145 145 14.50
9 RUIS 252 286 34 13.49
10 MPMX 805 910 105 13.04
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 280 210 -70 -25.00
2 YULE 216 173 -43 -19.91
3 BUVA 240 212 -28 -11.67
4 UNIT 280 252 -28 -10.00
5 AMRT 935 850 -85 -9.09
6 TNCA 194 180 -14 -7.22
7 PICO 256 240 -16 -6.25
8 AKSI 352 332 -20 -5.68
9 PBSA 715 675 -40 -5.59
10 CSIS 330 314 -16 -4.85
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 280 210 -70 -25.00
2 WSKT 1,725 1,845 120 6.96
3 TLKM 3,710 3,670 -40 -1.08
4 BBRI 3,650 3,620 -30 -0.82
5 BBCA 26,300 25,950 -350 -1.33
6 ASII 8,100 8,225 125 1.54
7 DOID 560 580 20 3.57
8 PGAS 2,140 2,130 -10 -0.47
9 UNTR 29,000 29,375 375 1.29
10 PTBA 4,080 3,990 -90 -2.21