Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:57 WIB. AP II - AP II menambah area Airports Digital Lounge di Bandara Soekarno-Hatta.
  • 22:56 WIB. WIKA - Tak hanya konstruksi, WIKA juga akan fokus mengembangkan beberapa bisnis properti.
  • 22:55 WIB. Mandiri - Mandiri akan mempertahankan CASA.
  • 22:54 WIB. Mandiri - NIM Mandiri pada kuartal III-2018 tercatat sebesar 5,76%, yakni lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,86%.
  • 22:52 WIB. JSMR - Jasa Marga memastikan tol Semarang-Batang akan beroperasi pada Desember 2018 mendatang.
  • 22:51 WIB. BNI - BNI mengembangkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QR code melalui aplikasi yap!.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP memperoleh proyek Pertamina Warehouse senilai Rp933,1 miliar.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP mengantongi total kontrak baru sepanjang Januari-September 2018 sebesar Rp32,45 triliun.
  • 22:05 WIB. Jasa Raharja - Laba Jasa Raharja tahun ini bakal mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  • 22:01 WIB. BNI - BNI dan Traveloka akan mengadakan travel fair pada akhir Oktober 2018.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.

Kontak

Kantor Pusat: Gedung Graha Anugrah Lt. 9 Jl. Raya Pasar Minggu No. 17A, Jakarta Selatan

Kantor Operasional: Jl. Ismail No. 5, Lapangan Ros Jakarta 12840

Telp: 021 8378 5566

Fax: 021 8378 5449


Email

wartaekonominews@gmail.com

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

2. menghormati hak privasi;

3. tidak menyuap;

4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74