Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:04 WIB. First Media - YLKI imbau First Media untuk kembalikan uang konsumen jika izin frekuensi Bolt dicabut.
  • 18:36 WIB. Batubara - APBI: Tahun depan, produksi batubara nasional stagnan di kisaran 500-520 ton per tahun. 
  • 17:45 WIB. China - Indonesia ajak China kolaborasi dalam konsep Indo-Pasifik
  • 17:42 WIB. Real Madrid - Solari resmi jadi pelatih tetap Real Madrid.
  • 17:41 WIB. Rohingya - Bertemu di ASEAN, PM Malaysia kritik Suu Kyi soal Rohingya.
  • 17:41 WIB. Palestina - Ratusan warga Palestina di Ramallah protes agresi Israel.
  • 17:41 WIB. Laut China Selatan - Indonesia: CoC Laut China Selatan selesai tahun depan.
  • 17:40 WIB. Perang Dagang - PM China: tak ada pemenang dalam perang dagang dengan AS.
  • 17:36 WIB. Rusia - Rusia tawarkan penjualan pesawat ke Malaysia.
  • 17:36 WIB. Yaman - Kepala bantuan PBB serukan gencatan senjata di Yaman.
  • 17:36 WIB. Irak - PBB akan restorasi benteng Kirkuk Irak, barak Ottoman.
  • 17:35 WIB. Israel - Hamas: Kami beri pelajaran serius ke Israel.
  • 17:35 WIB. Gaza - DPR minta Indonesia ajukan resolusi soal Gaza.
  • 16:47 WIB. Garuda - Garuda Indonesia Group ambil alih operasional Sriwijaya Air per 9/11/2018.
  • 16:37 WIB. PLN - Danai pembangunan gardu induk dan transmisi di regional Jawa Bagian Tengah, PLN terima pinjaman Rp4,5 triliun dari sindikasi perbankan nasional.

Pengamat: Koperasi Harus Diberi Distingsi Pasca-Pembatalan UU

Foto Berita Pengamat: Koperasi Harus Diberi Distingsi Pasca-Pembatalan UU

WE Online, Jakarta - Koperasi harus diberikan distingsi atau perbedaan dengan badan usaha lainnya dan perlindungan pascapembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, kata pengamat dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LP2K) Suroto.

"Pengertian distingsi atau perbedaan itu artinya bahwa koperasi itu berbeda secara prinsip dengan korporasi," kata Suroto di Jakarta, Minggu.

Menurut dia koperasi yang ideal itu tumbuh dari bawah, mengatur dirinya sendiri, dan tidak mengandalkan subsidi atau bantuan-bantuan dari pihak luar.

Sementara itu, lanjut dia, regulasi mengakui (rekognisi), memberikan perbedaan (distingsi), dan perlindungan.

"Satu contoh masalah pajak, pemberian perbedaan dalam perlakuan pajak bagi koperasi dan korporasi itu prinsip bukan hanya sebagai insentif," katanya.

Ia berpendapat bahwa hal itu karena koperasi sudah melakukan distribusi pendapatan kepada anggotanya. Maka, koperasi tidak perlu dipotong dengan pajak badan lagi, tetapi sebaiknya langsung pada pajak perorangan.

"Koperasi baik di Amerika maupun negara tetangga kita, Singapura, itu diberikan distingsi dalam masalah pajak," katanya.

Suroto mencontohkan di Singapura. Koperasi konsumsi NTUC Fair Price yang merupakan koperasi terbesar di negara itu yang kuasai 69 persen pasar ritel di sana dan dimiliki oleh hampir 500.000 warga itu dibebaskan dari pajak, tetapi diminta untuk mengeluarkan dana khusus sebesar 15 persen dalam rekening khusus dana pengembangan koperasi (cooperative development fund).

"Ketika diprotes oleh korporasi lain saingannya, Pemerintah menjawabnya sederhana, mau tidak berubah organisasinya jadi koperasi seperti NTUC Fair Price?" Suroto mengatakan bahwa pascapembatalan UU Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Mei 2014, koperasi di Tanah Air harus mulai diakui sebagai organisasi yang otonom yang bahkan tanpa diatur oleh regulasi pun bisa beroperasi dengan optimal.

Bahkan, kata dia, jika terlalu banyak intervensi dari pihak luar kemungkinan akan gagal semakin besar. (Ant)

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00