Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:44 WIB. XL Axiata - XL Axiata mulai operasikan jaringan USO yang tersebar di 40 lokasi di 4 provinsi.
  • 21:40 WIB. Kominfo - Kominfo targetkan 5.000 BTS di daerah terpencil.
  • 19:35 WIB. Uang Virtual - Pemerintah sepakat larang total penggunaan uang virtual.
  • 19:34 WIB. Jim Mattis - Bertemu dengan Presiden Jokowi, Menhan AS, Jim Mattis diskusi soal Korea Utara.
  • 19:33 WIB. Kopassus - Indonesia minta Menhan AS cabut sanksi terhadap Kopassus.
  • 19:32 WIB. Qatar - Otoritas Qatar dukung operasi militer Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:30 WIB. Yerusalem - Mike Pence: Kedubes AS pindah ke Yerusalem pada akhir 2019.
  • 19:30 WIB. Palestina - Uni Eropa dukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
  • 19:28 WIB. Rudal - Iran: program rudal balistik tidak untuk dinegosiasikan.
  • 19:27 WIB. Turki - Uni Eropa khawatirkan operasi baru Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:26 WIB. Maritim - Jim Mattis: AS ingin bantu Indonesia perkuat keamanan maritim Asia-Pasifik.
  • 19:25 WIB. Suriah - Turki: kami tidak cari ribut di Suriah, kami hanya pertahankan diri.

Pengamat: Koperasi Harus Diberi Distingsi Pasca-Pembatalan UU

Foto Berita Pengamat: Koperasi Harus Diberi Distingsi Pasca-Pembatalan UU

WE Online, Jakarta - Koperasi harus diberikan distingsi atau perbedaan dengan badan usaha lainnya dan perlindungan pascapembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, kata pengamat dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LP2K) Suroto.

"Pengertian distingsi atau perbedaan itu artinya bahwa koperasi itu berbeda secara prinsip dengan korporasi," kata Suroto di Jakarta, Minggu.

Menurut dia koperasi yang ideal itu tumbuh dari bawah, mengatur dirinya sendiri, dan tidak mengandalkan subsidi atau bantuan-bantuan dari pihak luar.

Sementara itu, lanjut dia, regulasi mengakui (rekognisi), memberikan perbedaan (distingsi), dan perlindungan.

"Satu contoh masalah pajak, pemberian perbedaan dalam perlakuan pajak bagi koperasi dan korporasi itu prinsip bukan hanya sebagai insentif," katanya.

Ia berpendapat bahwa hal itu karena koperasi sudah melakukan distribusi pendapatan kepada anggotanya. Maka, koperasi tidak perlu dipotong dengan pajak badan lagi, tetapi sebaiknya langsung pada pajak perorangan.

"Koperasi baik di Amerika maupun negara tetangga kita, Singapura, itu diberikan distingsi dalam masalah pajak," katanya.

Suroto mencontohkan di Singapura. Koperasi konsumsi NTUC Fair Price yang merupakan koperasi terbesar di negara itu yang kuasai 69 persen pasar ritel di sana dan dimiliki oleh hampir 500.000 warga itu dibebaskan dari pajak, tetapi diminta untuk mengeluarkan dana khusus sebesar 15 persen dalam rekening khusus dana pengembangan koperasi (cooperative development fund).

"Ketika diprotes oleh korporasi lain saingannya, Pemerintah menjawabnya sederhana, mau tidak berubah organisasinya jadi koperasi seperti NTUC Fair Price?" Suroto mengatakan bahwa pascapembatalan UU Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Mei 2014, koperasi di Tanah Air harus mulai diakui sebagai organisasi yang otonom yang bahkan tanpa diatur oleh regulasi pun bisa beroperasi dengan optimal.

Bahkan, kata dia, jika terlalu banyak intervensi dari pihak luar kemungkinan akan gagal semakin besar. (Ant)

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.95 3,533.13
British Pound GBP 1.00 18,722.94 18,528.87
China Yuan CNY 1.00 2,091.11 2,070.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,385.00 13,251.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,708.00 10,598.15
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.86 1,694.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,150.92 10,045.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,407.33 16,239.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.45 3,371.76
Yen Jepang JPY 100.00 12,068.34 11,944.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6635.334 134.805 571
2 Agriculture 1645.172 10.439 19
3 Mining 1930.280 36.145 43
4 Basic Industry and Chemicals 715.112 8.436 69
5 Miscellanous Industry 1416.317 39.480 43
6 Consumer Goods 3029.913 100.364 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.398 2.778 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1186.980 7.058 62
9 Finance 1176.152 26.608 90
10 Trade & Service 955.975 13.414 133
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 79 106 27 34.18
2 GTBO 264 330 66 25.00
3 AHAP 160 194 34 21.25
4 SONA 2,800 3,350 550 19.64
5 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
6 BRNA 1,200 1,380 180 15.00
7 LPPS 101 115 14 13.86
8 OKAS 348 384 36 10.34
9 PTRO 2,180 2,390 210 9.63
10 GMFI 350 382 32 9.14
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 498 436 -62 -12.45
2 AMIN 414 374 -40 -9.66
3 FINN 177 163 -14 -7.91
4 JRPT 865 800 -65 -7.51
5 NELY 124 115 -9 -7.26
6 DWGL 496 462 -34 -6.85
7 GOLD 525 490 -35 -6.67
8 IKAI 126 118 -8 -6.35
9 AMFG 6,050 5,700 -350 -5.79
10 TFCO 720 680 -40 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,470 2,690 220 8.91
2 TLKM 4,130 4,090 -40 -0.97
3 BBRI 3,650 3,920 270 7.40
4 BMTR 665 665 0 0.00
5 BUMI 298 298 0 0.00
6 DOID 990 1,050 60 6.06
7 TRAM 254 264 10 3.94
8 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
9 ADRO 2,310 2,420 110 4.76
10 KREN 550 550 0 0.00

Recommended Reading

Selasa, 23/01/2018 20:22 WIB

Begini Gedung BEI Pasca Insiden

Selasa, 23/01/2018 18:17 WIB

JK: LGBT Tak Akan Legal di Indonesia

Selasa, 23/01/2018 16:28 WIB

BI: Dampak Shutdown AS Bersifat Sementara

Selasa, 23/01/2018 13:09 WIB

Jokowi: TNI dan Polri Terima Kasih