Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 7%-10% pada 2018.
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan laba bersih sebesar Rp9 miliar pada tahun ini.
  • 21:34 WIB. MBTO - Martina Berto akan membuka dua gerai baru pada semester II-2018 dengan total nilai investasi Rp2 miliar.
  • 21:31 WIB. PET - Kemenkeu menunggu langkah lanjutan KADI sebelum menetapkan besaran bea masuk produk polietilena tereftalat.
  • 21:29 WIB. PLN - PLN mendesak tim penyidik KPK transparan dalam melakukan penggeledahan di kediaman Dirut PLN Sofyan Basir.
  • 21:29 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan menggandeng Kejati Bali untuk menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
  • 20:09 WIB. BBNI - BNI mencatat penyaluran kredit tumbuh 12,36% menjadi Rp421,38 triliun per Mei 2018.
  • 20:07 WIB. BBNI - BNI mencatat rasio kredit macet perbankan ke sektor pertambangan sebesar 0,4% per Mei 2018.
  • 20:04 WIB. BBNI - BNI mencatat penyaluran kredit ke sektor pertambangan turun 15,7% menjadi Rp11,5 triliun per Mei 2017.
  • 19:02 WIB. DFSK - Dong Feng Sokonindo mencatatkan penjualan mobil sebanyak 394 unit per Juni 2018.
  • 18:56 WIB. Central - Central Retail Indonesia mengatakan belum akan melakukan ekspansi gerai pada tahun ini.
  • 18:59 WIB. Wuling - Wuling mencatatkan penjualan mobil sebanyak 8.120 unit sampai semester I-2018.
  • 18:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengatakan pembangunan Pelabuhan Kijing tahap awal akan selesai pada akhir 2019.

Pengamat: Koperasi Bisa Jadi Solusi Mafia Pangan

Foto Berita Pengamat: Koperasi Bisa Jadi Solusi Mafia Pangan
 

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Akses Suroto mengatakan koperasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan mafia pangan seperti yang dalam beberapa waktu terakhir diduga terjadi dalam tata niaga beras.

"Koperasi sangat potensial menjadi lembaga untuk memerangi mafia pangan," kata pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Sayangnya, menurut dia, yang terjadi saat ini koperasi di Indonesia selalu dikesankan sebagai usaha kecil dan lemah.

Padahal, kata dia, sebetulnya koperasi merupakan model bisnis yang memiliki banyak keunggulan komparatif secara sistem jika dibandingkan dengan usaha basis investor (Investor Oriented Firm-IOF) seperti CV atau Perseroan.

"Keunggulan itu terletak pada sistem kepemilikannya. Koperasi itu dapat dimiliki oleh siapapun, baik konsumen, pekerja, maupun produsen," katanya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan model IOF yang hanya dimiliki penanam modal yang berorientasi mengejar dan mengakumulasi keuntungan, sedangkan koperasi berorientasi pada pemberian manfaat pada anggotanya.

"Satu contoh, koperasi NTUC Fair Price yang ada di Singapura yang koperasi ini menguasai pangsa pasar ritel di sana hingga 62 persen," katanya.

Koperasi yang dimiliki oleh kurang lebih 500 ribu warga di Singapura ini bahkan difungsikan untuk melawan mafia kartel pangan dan kenaikan harga akibat inflasi.

"Melalui dana cadangan koperasi yang disisihkan dari surplus, mereka selalu siap memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok ketika terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Bahkan secara reguler mereka juga menyubsidi harga untuk produk anak-anak dan manula," katanya.

Ia menambahkan, keunggulan sistem organisasi koperasi yang dikelola dan diurus secara demokratis ini di banyak negara bahkan dijadikan sebagai tempat penyaluran barang publik dan juga dijadikan sebagai layanan publik.

Ia mencontohkan salah satu koperasi yang berhasil misalnya adalah NRECA (North Rural Electricity Co-operative Association) di Amerika yang bergerak dan menguasai hingga 52 persen sektor perlistrikan di negara itu.

"Di Indonesia tidak terjadi. Kami menduga ada semacam upaya sistematis untuk mengkerdilkan koperasi di Indonesia. Upaya tersebut bahkan masuk ke dalam tingkat regulasi terutama yang mengatur masalah ekonomi," katanya.

Ia mengatakan sampai saat ini banyak regulasi yang tidak memihak koperasi misalnya UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan UU Perbankan.

Suroto juga menyesalkan pemahaman yang tidak lengkap mengenai filosofi dasar koperasi yang bukan semata sebagai entitas bisnis semakin membuat para penyusun regulasi dan pengambil kebijakan tidak mampu menerjemahkan bagaimana perlakuan untuk mendukung perkembangan koperasi.

Misalnya penyamarataan dalam perlakuan pajak, dalam pengertian usaha monopoli dan banyak lagi.

"Padahal di banyak negara lain koperasi dibebaskan dari pajak karena koperasi dianggap sudah melakukan redistribusi pendapatan dan aset pada anggotanya, misalnya koperasi di Singapura yang dibebaskan dari pajak," katanya.

Namun tidak ada warganya yang keberatan karena mereka sadar koperasi berkontribusi nyata bagi penciptaan keadilan ekonomi secara langsung pada masyarakat di negara itu.

Ia mengatakan dalam aspek penguasaan pangsa pasar yang besar, koperasi tidak bisa disebut monopolistis dikarenakan koperasi ini keanggotaannya terbuka bagi banyak orang.

"Untuk itu, menurut kami sebaiknya pemerintah melakukan upaya memahamkan masyarakat kepada koperasi yang benar agar dapat menjadi sumber ekonomi alternatif masyarakat yang setiap hari sekarang ini hidup dalam tekanan mafia kartel," kata Suroto. (Ant)

Tag: Pangan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Sucipto

Foto: kopkun.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.074 36.202 597
2 Agriculture 1442.299 -2.397 19
3 Mining 2025.622 17.548 46
4 Basic Industry and Chemicals 781.407 1.463 70
5 Miscellanous Industry 1190.799 16.425 45
6 Consumer Goods 2475.480 19.771 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.738 -0.448 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1084.437 -9.615 70
9 Finance 1034.503 11.557 91
10 Trade & Service 881.887 6.475 143
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 432 540 108 25.00
2 TCPI 560 700 140 25.00
3 MGRO 338 422 84 24.85
4 POLL 1,150 1,435 285 24.78
5 YPAS 600 725 125 20.83
6 MLPT 760 910 150 19.74
7 SQMI 222 260 38 17.12
8 WICO 470 550 80 17.02
9 MFMI 750 850 100 13.33
10 TIRA 145 164 19 13.10
No Code Prev Close Change %
1 CANI 216 162 -54 -25.00
2 PEGE 230 173 -57 -24.78
3 UNIT 324 248 -76 -23.46
4 AIMS 260 202 -58 -22.31
5 LPPS 136 113 -23 -16.91
6 NUSA 254 222 -32 -12.60
7 DNAR 296 260 -36 -12.16
8 MARI 2,350 2,110 -240 -10.21
9 DWGL 145 131 -14 -9.66
10 APII 216 196 -20 -9.26
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 136 113 -23 -16.91
2 IMAS 3,090 2,960 -130 -4.21
3 PGAS 1,620 1,685 65 4.01
4 BBTN 2,200 2,410 210 9.55
5 ANTM 860 910 50 5.81
6 TRUK 660 705 45 6.82
7 NFCX 2,770 3,100 330 11.91
8 KREN 725 725 0 0.00
9 SWAT 173 180 7 4.05
10 TLKM 4,100 4,020 -80 -1.95