Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:34 WIB. e-KTP - KPK menyatakan pemeriksaan Setya Novanto tergantung kondisi kesehatan.
  • 21:56 WIB. HPM - Honda optimis pameran GIIAS 2017 dapat mendongkrak penjualan di Jawa Timur.
  • 21:54 WIB. Gadget - Huawei merilis video sindiran terhadap kegagalan Face ID pada iPhone X.
  • 21:52 WIB. FSTJ - Food Station Tjipinang Jaya akan menggelar OP 75.000 ton beras di DKI Jakarta.
  • 21:52 WIB. VOD - Pelanggan Hooq diklaim tembus 10 juta.
  • 21:50 WIB. Gadget - Motorola mengeluarkan 3 ponsel baru berkualitas dengan harga bersahabat, yakni Moto G5S Plus, Moto E4 Plus, dan Moto C Plus.
  • 21:49 WIB. Malware - CCleaner dimanfaatkan hacker untuk menyusupkan malware ke dalam software-nya.
  • 21:44 WIB. Malware - Sekitar 21 juta perangkat Android diduga telah terinfeksi malware gara-gara pengguna menginstal aplikasi wallpaper.
  • 18:02 WIB. Isu PKI - Luhut sebut penyebar isu PKI kurang kerjaan.
  • 18:00 WIB. Transportasi - Garuda Indonesia tambah penerbangan Umrah.
  • 17:58 WIB. Pil Zombie - Fahira sebut pengedar pil PCC layak dihukum mati.
  • 17:52 WIB. Liverpool - Presiden Barcelona, Josep Bartomeu sebut timnya gagal rekrut Coutinho karena Liverpool menaikkan harga jelang penutupan transfer.

Pengamat: Koperasi Bisa Jadi Solusi Mafia Pangan

Foto Berita Pengamat: Koperasi Bisa Jadi Solusi Mafia Pangan
 

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Akses Suroto mengatakan koperasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan mafia pangan seperti yang dalam beberapa waktu terakhir diduga terjadi dalam tata niaga beras.

"Koperasi sangat potensial menjadi lembaga untuk memerangi mafia pangan," kata pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Sayangnya, menurut dia, yang terjadi saat ini koperasi di Indonesia selalu dikesankan sebagai usaha kecil dan lemah.

Padahal, kata dia, sebetulnya koperasi merupakan model bisnis yang memiliki banyak keunggulan komparatif secara sistem jika dibandingkan dengan usaha basis investor (Investor Oriented Firm-IOF) seperti CV atau Perseroan.

"Keunggulan itu terletak pada sistem kepemilikannya. Koperasi itu dapat dimiliki oleh siapapun, baik konsumen, pekerja, maupun produsen," katanya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan model IOF yang hanya dimiliki penanam modal yang berorientasi mengejar dan mengakumulasi keuntungan, sedangkan koperasi berorientasi pada pemberian manfaat pada anggotanya.

"Satu contoh, koperasi NTUC Fair Price yang ada di Singapura yang koperasi ini menguasai pangsa pasar ritel di sana hingga 62 persen," katanya.

Koperasi yang dimiliki oleh kurang lebih 500 ribu warga di Singapura ini bahkan difungsikan untuk melawan mafia kartel pangan dan kenaikan harga akibat inflasi.

"Melalui dana cadangan koperasi yang disisihkan dari surplus, mereka selalu siap memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok ketika terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Bahkan secara reguler mereka juga menyubsidi harga untuk produk anak-anak dan manula," katanya.

Ia menambahkan, keunggulan sistem organisasi koperasi yang dikelola dan diurus secara demokratis ini di banyak negara bahkan dijadikan sebagai tempat penyaluran barang publik dan juga dijadikan sebagai layanan publik.

Ia mencontohkan salah satu koperasi yang berhasil misalnya adalah NRECA (North Rural Electricity Co-operative Association) di Amerika yang bergerak dan menguasai hingga 52 persen sektor perlistrikan di negara itu.

"Di Indonesia tidak terjadi. Kami menduga ada semacam upaya sistematis untuk mengkerdilkan koperasi di Indonesia. Upaya tersebut bahkan masuk ke dalam tingkat regulasi terutama yang mengatur masalah ekonomi," katanya.

Ia mengatakan sampai saat ini banyak regulasi yang tidak memihak koperasi misalnya UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan UU Perbankan.

Suroto juga menyesalkan pemahaman yang tidak lengkap mengenai filosofi dasar koperasi yang bukan semata sebagai entitas bisnis semakin membuat para penyusun regulasi dan pengambil kebijakan tidak mampu menerjemahkan bagaimana perlakuan untuk mendukung perkembangan koperasi.

Misalnya penyamarataan dalam perlakuan pajak, dalam pengertian usaha monopoli dan banyak lagi.

"Padahal di banyak negara lain koperasi dibebaskan dari pajak karena koperasi dianggap sudah melakukan redistribusi pendapatan dan aset pada anggotanya, misalnya koperasi di Singapura yang dibebaskan dari pajak," katanya.

Namun tidak ada warganya yang keberatan karena mereka sadar koperasi berkontribusi nyata bagi penciptaan keadilan ekonomi secara langsung pada masyarakat di negara itu.

Ia mengatakan dalam aspek penguasaan pangsa pasar yang besar, koperasi tidak bisa disebut monopolistis dikarenakan koperasi ini keanggotaannya terbuka bagi banyak orang.

"Untuk itu, menurut kami sebaiknya pemerintah melakukan upaya memahamkan masyarakat kepada koperasi yang benar agar dapat menjadi sumber ekonomi alternatif masyarakat yang setiap hari sekarang ini hidup dalam tekanan mafia kartel," kata Suroto. (Ant)

Tag: Pangan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: kopkun.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96