Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:18 WIB. PDIP - PDIP: nomor urut satu Jokowi adalah sarat pesan sejarah.
  • 11:16 WIB. Krakatau - Gunung Anak Krakatau teramati dari CCTV ada sinar api dan aliran pijar ke arah selatan.
  • 11:14 WIB. Krakatau - Gunung Anak Krakatau mengeluarkan letusan setinggi 100-600 meter.
  • 11:13 WIB. Krakatau - Data BMKG, Gunung Anak Krakatau keluarkan 44 kali letusan.
  • 11:12 WIB. Jokowi - Jokowi turut berkabung atas meninggalnya Presiden Vietnam.
  • 09:11 WIB. Telkomsel - Telkomsel perkuat jaringan di Labuan Bajo.
  • 09:10 WIB. WTP - Kemenko PMK raih opini WTP selama lima tahun berturut-turut.
  • 08:50 WIB. Pertamina - IEW mengapresiasi Pertamina dalam menambah cadangan minyak lewat eksplorasi.
  • 08:48 WIB. AP I - AP I akan mengembangkan bandara sesuai kearifan lokal.
  • 08:46 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah targetkan 8.000 nasabah baru dalam International Islamic Expo.
  • 08:39 WIB. BUMN - Pefindo: total outstanding obligasi BUMN hingga Agustus 2018, termasuk sukuk, mencapai Rp251,8 triliun. 
  • 08:37 WIB. INKA - INKA membutuhkan sekitar Rp1,6 triliun untuk membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 08:36 WIB. WKE - WKE memberikan pinjaman dana secara tunai kepada WSE sebesar Rp12 mliar.
  • 08:33 WIB. ADHI - ADHI bakal mengerjakan pembangunan MUI Eureka Tower senilai Rp400 miliar.
  • 08:32 WIB. ADHI - Perolehan kontrak baru ADHI di akhir Agustus 2018 didominasi bisnis konstruksi dan energi 89,9%, sisanya properti.

Pengamat: Koperasi Bisa Jadi Solusi Mafia Pangan

Foto Berita Pengamat: Koperasi Bisa Jadi Solusi Mafia Pangan
 

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Akses Suroto mengatakan koperasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan mafia pangan seperti yang dalam beberapa waktu terakhir diduga terjadi dalam tata niaga beras.

"Koperasi sangat potensial menjadi lembaga untuk memerangi mafia pangan," kata pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Sayangnya, menurut dia, yang terjadi saat ini koperasi di Indonesia selalu dikesankan sebagai usaha kecil dan lemah.

Padahal, kata dia, sebetulnya koperasi merupakan model bisnis yang memiliki banyak keunggulan komparatif secara sistem jika dibandingkan dengan usaha basis investor (Investor Oriented Firm-IOF) seperti CV atau Perseroan.

"Keunggulan itu terletak pada sistem kepemilikannya. Koperasi itu dapat dimiliki oleh siapapun, baik konsumen, pekerja, maupun produsen," katanya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan model IOF yang hanya dimiliki penanam modal yang berorientasi mengejar dan mengakumulasi keuntungan, sedangkan koperasi berorientasi pada pemberian manfaat pada anggotanya.

"Satu contoh, koperasi NTUC Fair Price yang ada di Singapura yang koperasi ini menguasai pangsa pasar ritel di sana hingga 62 persen," katanya.

Koperasi yang dimiliki oleh kurang lebih 500 ribu warga di Singapura ini bahkan difungsikan untuk melawan mafia kartel pangan dan kenaikan harga akibat inflasi.

"Melalui dana cadangan koperasi yang disisihkan dari surplus, mereka selalu siap memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok ketika terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Bahkan secara reguler mereka juga menyubsidi harga untuk produk anak-anak dan manula," katanya.

Ia menambahkan, keunggulan sistem organisasi koperasi yang dikelola dan diurus secara demokratis ini di banyak negara bahkan dijadikan sebagai tempat penyaluran barang publik dan juga dijadikan sebagai layanan publik.

Ia mencontohkan salah satu koperasi yang berhasil misalnya adalah NRECA (North Rural Electricity Co-operative Association) di Amerika yang bergerak dan menguasai hingga 52 persen sektor perlistrikan di negara itu.

"Di Indonesia tidak terjadi. Kami menduga ada semacam upaya sistematis untuk mengkerdilkan koperasi di Indonesia. Upaya tersebut bahkan masuk ke dalam tingkat regulasi terutama yang mengatur masalah ekonomi," katanya.

Ia mengatakan sampai saat ini banyak regulasi yang tidak memihak koperasi misalnya UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan UU Perbankan.

Suroto juga menyesalkan pemahaman yang tidak lengkap mengenai filosofi dasar koperasi yang bukan semata sebagai entitas bisnis semakin membuat para penyusun regulasi dan pengambil kebijakan tidak mampu menerjemahkan bagaimana perlakuan untuk mendukung perkembangan koperasi.

Misalnya penyamarataan dalam perlakuan pajak, dalam pengertian usaha monopoli dan banyak lagi.

"Padahal di banyak negara lain koperasi dibebaskan dari pajak karena koperasi dianggap sudah melakukan redistribusi pendapatan dan aset pada anggotanya, misalnya koperasi di Singapura yang dibebaskan dari pajak," katanya.

Namun tidak ada warganya yang keberatan karena mereka sadar koperasi berkontribusi nyata bagi penciptaan keadilan ekonomi secara langsung pada masyarakat di negara itu.

Ia mengatakan dalam aspek penguasaan pangsa pasar yang besar, koperasi tidak bisa disebut monopolistis dikarenakan koperasi ini keanggotaannya terbuka bagi banyak orang.

"Untuk itu, menurut kami sebaiknya pemerintah melakukan upaya memahamkan masyarakat kepada koperasi yang benar agar dapat menjadi sumber ekonomi alternatif masyarakat yang setiap hari sekarang ini hidup dalam tekanan mafia kartel," kata Suroto. (Ant)

Tag: Pangan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Sucipto

Foto: kopkun.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22