IsDB Tanda Tangani Kerja Sama Senilai USD1,6 Miliar dengan Negara Anggota

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Islamic Development Bank (IsDB) menandatangani kesepakatan senilai USD1,6 miliar dengan 14 negara anggota, yang mana USD824 juta diantaranya diberikan kepada Indonesia. Kesepakatan itu ditandatangani dalam Sidang Tahunan ke-41 Board of Governors yang berakhir pada hari Kamis, 19 Mei 2016 di Jakarta.

Sebelumnya, Indonesia dan IsDB telah menandatangani kesepakatan dalam kerangka Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk jangka waktu 2016-2020 sebesar USD5,2 miliar.

MCPS menyimpulkan program yang akan didukung oleh IDB di Indonesia difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan keuangan Islam yang inklusif, pengembangan usaha dan dukungan terhadap integrasi regional yang kesemuanya juga mengacu pada dokumen Sustainable Development Goals (SDGs).

Presiden IsDB Dr. Ahmad Mohamed Ali menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan Sidang Tahunan yang berjalan sukses ini. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para anggota Dewan Gubernur yang telah bersidang dan mencapai berbagai kesepakatan yang positif bagi kemajuan negara-negara anggota.

"Program-program IsDB ke depan akan difokuskan pada bidang pembangunan generasi muda dan infrastruktur, serta kerangka pembangunan strategis 10 tahun. Seluruh program pembangunan ini juga sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Ali.

Selain itu, IsDB berkomitmen untuk terus mempromosikan penerapan keuangan syariah dalam setiap program yang dilakukan. Tahun ini, IsDB juga mendapatkan anggota baru, Guyana, yang menjadi anggota ke-57. Dengan demikian, seluruh anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menjadi aggota IsDB.

Selain sidang Dewan Gubernur, Sidang Tahunan ke-41 kali ini juga menghadirkan beragam diskusi dan seminar yang membahas isu mengenai pembangunan seperti infrastruktur, pembangunan manusia, lingkungan, keuangan syariah, sukuk, dan juga SDGs.

"Topik mengenai keuangan syariah sangat mengemuka dalam rangkaian seminar dan diskusi yang dilaksanakan. Karakteristik keuangan syariah seperti transparansi, kemitraan, keadilan, dan orientasi pada sektor riil diyakini sangat efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi, termasuk dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi," ungkap Ali.

Dalam perspektif nasional, Indonesia telah menerjemahkan dan mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencerminkan agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla dalam pembangunan nasional yang dikenal dengan nama Nawa Cita.

Pemerintah telah menargetkan penurunan kesenjangan dengan menurunkan koefisien Gini menjadi sebesar 0,36 pada akhir tahun 2019  dari kondisi tahun 2014 sebesar 0,41. Pemerintah juga berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29 persen dari tingkat yang diproyeksikan pada tahun 2030 melalui peningkatan perlindungan hutan dan meningkatkan energi terbarukan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kesempatan ini menginisiasi penyelenggaraan Konferensi Keuangan Syariah Tahunan untuk yang pertama kali. Sukuk menjadi instrumen investasi yang berkembang pesat di negara-negara Islam. Green sukuk, selain regular sukuk juga dibahas karena dipercaya mendukung impact investment.

Sidang tahunan kali ini dihadiri oleh 5.035 peserta, di mana 1.021 diantaranya adalah peserta internasional. Selain menggelar pameran, sidang tahunan ini juga menyelenggarakan pameran yang diikuti oleh 158 peserta, dimana 62 adalah peserta lokal.