Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

LKPP Gandeng Empat E-commerce

Warta Ekonomi -

WE Online Jakarta-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  menjalin kerjasama  dengan empat e-commerce  untuk bergabung ke dalam sistem e-katalog penyediaan barang/jasa kementrian/lembaga.

Keempat e-commerce itu adalah  AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com, dan Mbiz.co.id. Seluruhnya telah melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai penanda bergabungnya mereka ke dalam sistem e-katalog LKPP.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan bergabungnya e-commerce B2B dan B2G dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya mampu mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah. Di samping itu pemanfataan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah.

 “Karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi,”Kata Agus di Jakarta,kemarin.

Ia pun optimis, sebagai suatu pasar yang baru di Indonesia e-katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Dimana informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti misalnya alat kesehatan.

“Hal ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan. Apalagi, porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40% dari total APBN,” tambahnya.

Melalui e-katalog lanjutnya instansi pemerintah tinggal membeli barang/jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender dan tanpa batasan nilai.  Bergabungnya empate-commerce B2B dan B2G menambah jumlah produk dalam e-katalog menjadi 57.329 item.

“Penandatanganan pakta integritas bersama beberapa e-commerce B2B dan B2G seperti Anugrah Pratama, Ayooklik, Bhinneka, dan Mbiz, mengukuhkan komitmen mereka untuk memanfaatkan sistem e-katalog yang transparan, dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan adil bagi semua pihak,” jelasnya.

Ke depannya, LKPP berencana untuk terus memperbesar jumlah barang dan jasa tersebut agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintah yang beragam.

Sepanjang periode Januari-Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp 9 triliun dilakukan melalui e-purchasing. Angka ini dipercaya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah.  Sebagai catatan, total belanja pemerintah melalui e-purchasing tahun 2015 adalah Rp 31 triliun.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: