Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

FSP BUMN Bakal Laporkan 'Dosa' Tito Karnavian ke DPR

Oleh: ,

Warta Ekonomi, Jakarta -

Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyetujui pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Sekretaris Jendral FSP BUMN Bersatu Tri Sasono mengatakan penunjukan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi merupakan hal biasa dalam proses politik kekuasaan di mana hak untuk menunjuk perwira tinggi yang sudah berpangkat komisaris jendral merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi negara.

"Namun, bukan berarti DPR hanya formalitas saja melakukan fit and proper test Tito Karnavian sebagai Kapolri, DPR juga harus benar-benar menguji kelayakan Tito Karnavian sebagai Kapolri serta menanyakan berbagai track record Tito Karnavian," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Tri Sasono mengakui setiap kebijakan politik yang diambil oleh presiden pasti akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tetapi harus disadari bahwa ada banyak sisi positif yang menjadi pilihan politik presiden memilih Tito Karnavian yang melewati seniornya di Polri.

"Tito Karnavian dipilih sebagai kapolri oleh presiden memang sangat layak sebab kinerja dan kemampuan Tito Karnavian untuk memimpin institusi Polri juga sudah memenuhi syarat. Jadi sebaiknya masyarakat dan pengamat tidak perlu gaduh mempersoalkan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Hormati hak prerogatif presiden dalam memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri," tegasnya.

Ia menyarankan agar masyarakat sebaiknya aktif memberikan masukan bagi DPR jika mengetahui dan mempunyai bukti yang bisa menyebabkan Tito Karnavian tidak layak sebagai Kapolri agar pilihan presiden dalam memilih Kapolri bukan seperti membeli kucing dalam karung.

"Seperti FSP BUMN Bersatu dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan memasukkan beberapa informasi sebagai bahan bagi DPR dalam melakukan fit and proper test Tito Karnavian di DPR. Salah satunya adalah tentang tindakan Tito Karnavian yang sudah melakukan kekerasan dengan tidak mencegah anggotanya merusak dan memukuli buruh saat menyampaikan hak mengeluarkan pendapat," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: