Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

LKPP Dorong Kampus Indonesia Terapkan Ilmu Pengadaan

Warta Ekonomi, Nusa Dua -

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong lebih banyak kampus di Indonesia menerapkan ilmu pengadaan untuk melahirkan pemikir baru dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kami harapkan perguruan tinggi ikut berkontribusi," kata Kepala LKPP Agus Prabowo di sela-sela pembukaan Konferensi Pengadaan Publik Internasional (IPPC ) ke-7 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu (3/8/2016).

Menurut dia, saat ini hanya beberapa kampus di Tanah Air yang sudah menerapkan ilmu tersebut meskipun belum murni dan sebatas selipan mata kuliah pada level pascasarjana (S-2).

Universitas tersebut di antaranya Universitas Trisakti yakni terkait "management of procurement", Universitas Diponegoro yang baru menginisiasi dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diselipkan di Fakultas Teknik Industri.

Dia mengarapkan lahirnya akademisi yang menguasi ilmu pengadaan barang dan jasa khususnya untuk pemerintah sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang adil dan benar.

"Prinsip pengadaan itu ada tujuh yakni efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel," ujarnya.

Prinsip tersebut perlu diterapkan mengingat sudah banyak kasus adanya pejabat daerah dan negara yang tersandung korupsi dengan salah satunya caranya melakukan penaikan harga secara sepihak atau "mark up".

"Musuh terbesar pengadaan itu politik. Untuk menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah, gubernur dan lainnya, mesti keluarkan uang dulu. Kalau dia sudah duduk (berkuasa), naluri duit agar kembali itu ada. Mau mengandalkan gaji, tidak mungkin, caranya menyiksa pengadaan," ucapnya.

Konferensi IPPC ke-7 digelar bersama Universitas Udayana dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang dihadiri ratusan delegasi dari 40 negara di seluruh dunia dengan mengangkat tema "Trends in Public Procurement".

Mereka merupakan para praktisi dan akademisi dan pengambil kebijakan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pertemuan selama tiga hari itu dibahas sejumlah isu di antaranya reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, tata kelola dan regulasi, 'e-procurement', inovasi, modernisasi, desentralisasi dan sentralisasi serta berbagi pengalaman praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah di berbagai negara. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: