Regulasi Pemerintah Turut Picu Biaya Tinggi Logistik

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mengevaluasi kebijakan yang dijalankan karena pelaku usaha merasakan ada regulasi yang justru turut memicu tingginya biaya logistik di negara ini.

"Biaya tinggi logistik juga ada diregulasi. Ini bisa dibicarakan bersama untuk mencari mana saja yang bisa dipangkas. Kita sama-sama menginginkan biaya logistik murah sehingga berdampak pada harga jual kepada masyarakat selaku konsumen," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA), Yukki Nugrahawan Hanafi di Sampit, Senin malam (8/8/2016).

Dia mengakui banyak faktor yang masih memengaruhi tingginya harga distribusi logistik dan harga jual logistik. Namun pemerintah juga harus mau terbuka mengevaluasi regulasi yang dibuat karena tidak sedikit yang terbukti menyebabkan pengusaha harus menambah pengeluaran.

ALFI mendorong pemerintah melakukan evaluasi regulasi, yang kemudian dilanjutkan dengan harmonisasi regulasi dan deregulasi. ALFI yang hingga tahun lalu sudah beranggotakan 3.612 pengusaha logistik, siap duduk bersama memberikan masukan mana saja di tingkat pusat dan daerah yang dirasakan ikut memicu biaya tinggi.

Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah kondisi infrastruktur, seperti peralatan pelabuhan, jalan dan lainnya. Begitu pula kebijakan fiskal moneter terkait suku bunga bank, seperti bea masuk, juga berpengaruh. Tidak kalah penting adalah sumber daya manusia di sektor logistik yang juga dapat mempengaruhi bisnis di bidang ini.

"Rasionalisasi anggaran juga pasti akan berpengaruh. Transfer dana ke daerah juga bisa tertunda tahun depan sehingga tentu berdampak pada kegiatan pembangunan di daerah," katanya.

Yukki juga menyoroti ketidakseimbangan pembangunan di kawasan Timur dibanding kawasan lain di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat di kawasan Timur tidak terus menerus dihadapkan pada ketertinggalan pembangunan maupun ekonomi biaya tinggi karena sebagian besar barang masih harus didatangkan dari luar daerah.

Saat melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2016-2021 yang diketuai Dolasta Pohan, Yukki mendorong agar seluruh pengusaha logistik terus bersemangat. Kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang lesu, tidak boleh membuat pesimistis.

Sementara itu Dolasta Pohan mengakui, biaya logistik di Kalimantan Tengah dianggap cukup tinggi. Pihaknya menyadari hal itu dan berupaya mencari jalan keluarnya, khususnya melalui wadah organisasi ALFI.

"Kami akan mencari cara dan terobosan untuk mencari atau memangkas biaya supaya dapat mengurangi biaya tinggi. Langkah ini tentu juga harus didukung oleh pemerintah," katanya.

Untuk mengefektifkan upaya di lapangan, ALFI akan bekerjasama dengan semua pihak dan asosiasi. Sinergi juga akan ditingkatkan antarsesama anggota ALFI Kalimantan Tengah, maupun dengan anggota ALFI di daerah lain. (Ant)