BKN-Kemenhan Bakal Selesaikan Status 3.467 PNS

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komitmen Badan Kepegawaian Negara  (BKN) untuk mencari status pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum jelas statusnya pada pelaksanaan e-PUPNS terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan keberadaan PNS yang bersangkutan dan status yang ada.

Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN Sabar P Sormin mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah PNS yang belum melakukan regristasi per tanggal 31 Juli 2016 sebanyak 10.132 yang terbagi menjadi empat kelompok yang terdiri dari 3.467 PNS yang terdata ada di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI, 1.169 bersatus vakum premi (PNS yang pembayaran preminya ke Taspen berhenti disebabkan karena alih status menjadi pejabat negara) dan PNS Bulog (PNS yang sebelumnya berstatus pegawai di Bulog), kedua data PNS yang masuk ke dalam kelompok ini bukan berstatus PNS lagi.

"Kemudian 1.480 yang tersebar di berbagai instansi terdapat di daftar gaji, tetapi belum melakukan registrasi. Dalam hal ini BKN sudah menyebarkan list ke instansi yang bersangkutan, serta terdapat 4.016 orang yang dinyatakan memasuki batas usia pensiun (BUP), tidak aktif dan tidak ada di daftar gaji," katanya dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/8/2016).

Menyikapi masalah PNS yang belum melakukan registrasi dari Kemenhan yang sempat mencuat di media, imbuhnya, pihak Kemenhan langsung menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke BKN. Ia menyampaikan data yang ada di BKN akan tetap ada apabila tidak ada keterangan bahwa yang bersangkutan telah mutasi, meninggal, atau berhenti.

"Sebagai instansi yang mengeluarkan NIP, BKN akan tetap menjaga dan tidak bisa mengubah tanpa ada informasi dari instansi," jelasnya.

Sabar menjelaskan bahwa pada pertemuan yang akan diinisasi oleh Kemenhan, BKN akan menyiapkan jumlah PNS yang statusnya belum melakukan regristasi lengkap dengan NIP dan instansi mana saja, baik Kemenhan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, maupun Polri.

"Dengan adanya sinkronisasi data, permasalahan PNS yang belum regristasi e-PUPNS ini diharapkan dapat tuntas terselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya setelah meresmikan UPT BKN Semarang, Rabu (10/8/2016), Kepala BKN Bima Haria Wibisana sempat menyampaikan kepada pihak pers bahwa hasil verifikasi e-PUPNS memperlihatkan masih terdapat 4.500 PNS yang berasal dari lingkungan TNI-Polri yang belum teridentifikasi.

Data update verifikasi e-PUPNS di BKN memperlihatkan angka 4.500 sebelumnya telah menyusut menjadi 3.467 dan angka tersebut akan terus bergerak. Pada prinsipnya jumlah tersebut merupakan PNS yang NIP-nya benar dikeluarkan BKN, hanya saja BKN belum menerima laporan status terakhir dari pihak instansi terkait. Diharapkan, angka tersebut akan tuntas melalui rekonsiliasi yang akan segera dilakukan BKN dengan pihak Kemenhan.