Ekonomi politik media lebih mendominasi pemberitaan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di 101 daerah, kata pakar komunikasi Gunawan Witjaksana.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKom) Semarang Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si. di Semarang, Senin (15/8/2016), menyayangkan terjadinya ekonomi politik media atau media menganggap pemberitaan mengenai pilkada sebagai komoditas atau lebih populer dengan istilah komodifikasi.
Dengan demikian, lanjut Gunawan, selama menguntungkan dan iklan masuk, sejumlah media terus-menerus memberitakannya sehingga relatif sedikit yang mewartakan perihal kapasitas, kapabilitas, dan karakter para calon kepala daerah.
"Yang lebih menonjol hanyalah siapa mendukung siapa, bahkan kesan yang muncul selanjutnya adalah koalisi atau konspirasi mendukung atau melawan petahana," kata Gunawan.
Dua kubu yang seolah mengelu-elukan petahana, kata dia, berhadap-hadapan dengan kubu lainnya yang seolah asal bukan petahana.
Beberapa alternatif figur ataupun kekuatan politik yang lebih ditonjolkan. Namun, menurut Gunawan, sejumlah media menafikan kapasitas, kapabilitas, dan integritas, bahkan karakter para calon peserta pilkada.
Tidak pelak lagi, lanjut dia, pemberitaan mengenai pilkada di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tampak sekali mendominasi berbagai sajian media, khususnya televisi yang menamakan dirinya televisi nasional. Media itu seolah melupakan kegiatan yang sama di berbagai wilayah lainnya.
"Entah karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota NKRI, atau karena faktor ekonomi politik media yang menyadari bahwa 80 persen uang beredar di Jabodetabek sehingga hiruk pikuk menjelang pilkada di DKI Jakarta mendominasi berbagai pemberitaan serta analisis terkait dengan pilkada lainnya," ujar Gunawan. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
