Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritisi rencana PT PLN untuk mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) karena akan mengganggu program Presiden Joko Widodo dalam membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt.
"Tidak ada keuntungan yang diperoleh PLN dari akuisisi PGE. Misalnya saja dari sisi biaya produksi listrik," ujar Fabby Tumiwa di Jakarta, Minggu (21/8/2016).
Fabby mengatakan PLN sempat menyampaikan bahwa dengan akuisisi tersebut biaya produksi listrik akan menjadi lebih rendah. Namun dengan kapasitas PGE yang sampai akhir tahun ini ditargetkan hanya mampu memasok geothermal untuk pembangkit 600 MW, jumlah itu dinilai masih jauh dari kebutuhan PLN sehingga tidak mungkin itu bisa menekan biaya produksi listrik.
"Kalau menurunkan biaya panas bumi bagi PLN sih iya, tapi kalau menurunkan harga produksi masih sulit," kata Fabby.
Ia mengatakan akuisisi tersebut justru bisa mematikan PGE sebab akan sulit bagi PLN dalam memberikan permodalan agar PGE melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnisnya.
"Kalau sekarang PGE di bawah Pertamina justru kelihatannya bisa lebih lincah," ujar dia.
Jadi, kata dia, sejauh ini tidak ada dampak strategis dari akuisisi tersebut. "Paling dari akuisisi itu, PLN jadi punya aset (anak usaha) saja, yakni PGE," kata dia.
Untuk itu, PLN disarankan fokus pada pembangunan pembangkit listrik. Saat ini saja baru sekitar 13.000 MW pembangkit yang selesai proses tendernya, sedangkan yang lain masih jalan di tempat. Dengan lambatnya proses tender dan berujung pada keterlambatan konstruksi tentu ujung-ujungnya bakal berdampak pada krisis listrik.
Padahal mestinya jika ditargetkan pada 2019 sudah harus ada tambahan pembangkit 19.000 MW, maka pembangunan pembangkit sudah harus dilakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan di tahun tersebut. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
