Pemerintah Tingkatkan Efektivitas Penyaluran Subsidi

Pemerintah meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi ke masyarakat miskin dengan perbaikan basis data terpadu dan implementasi empat langkah pengalihan subsidi di tahun fiskal 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang paripurna di parlemen, Jakarta, Selasa (30/8/2016), mengatakan dalam penyaluran setiap bantuan sosial, pemerintah sudah memiliki basis data masyarakat miskin yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah akan menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 yang menyajikan hingga 40 persen penduduk termiskin dengan identitas, alamat, dan karakteristik rumah tangga.

"Dan terus menerus sistem subsidi akan berbasiskan rumah tangga sasaran, dari sebelumnya berbasis barang atau harga barang," kata Sri dalam sidang paripurna untuk jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi partai politik mengenai RAPBN 2017 tersebut.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro meminta Badan Pusat Statitistik (BPS) untuk memperbaiki data statistisk, agar pemerintah memiliki basis data akurat untuk pengambilan kebijakan.

Hal itu diungkapkan Bambang saat konferensi pers RAPBN 2017.

Sri lebih lanjut, menjelaskan, selain perbaikan basis data, pemerintah juga akan mengkonversikan penyaluran bantuan sosial dari konvensional atau tunai ke kartu kombo elektronik.

Penggunaan kartu itu, kata Sri, untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran, tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi "Di sisi lain, penggunaan teknologi yang lebih maju seperti kartu pintar dan terintegrasi akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi," tuturnya.

Pada 2017, pemerintah juga melanjutkan mekanisme subsidi berbasis rumah tangga sasaran dengan empat program yakni proyek percontohan subsidi langsung elpiji tabung 3 kg, dan subsidi listrik.

Kemudian, dua program lainnya di sektor pangan yakni penyaluran pupuk dan benih bersubsidi, dan konversi subsidi pangan/beras sejahtera (rastra) menjadi program pangan nontunai.

"Program bantuan pangan dalam bentuk nontunai atau 'voucher' secara langsung kepada rumah tangga sasaran secara bertahap," ujarnya.

Menurut data RAPBN 2017, pemerintah menggelontorkan Rp82,7 triliun subsidi nonenergi yakni subsidi pangan antara lain Rp19,8 triliun untuk pangan, Rp31,2 triliun untuk pupuk, dan Rp1,3 triliub untuk benih.

Dengan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi, pemerintah berharap target pembangunan dapat tercapai. Target pembangunan itu antara lain penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,5 persen - 10,5 persen. Indeks ketimpangan atau Rasio Gini ditargetkan juga turun menjadi 0,39. (Ant)