Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:43 WIB. Allo - Aplikasi chat Google Allo membenamkan game yang bakal seru jika dimainkan sambil chat bersama teman.
  • 10:40 WIB. BBM - Kemkominfo beri waktu BBM selama 2x24 jam untuk hapus komik mesum.
  • 10:38 WIB. HTC - Google dikabarkan siap mengakuisisi HTC.
  • 10:36 WIB. Gadget - LG mulai jual V30 ke pasaran global yang dimulai dari Korea Selatan.
  • 10:34 WIB. Game - Perusahaan analis keuangan asal Swiss memprediksi, penjualan Switch bakal mencapai 130 juta unit sampai tahun 2022.
  • 10:32 WIB. Gadget - Sejumlah pengguna Pixel mengeluhkan smartphone mendadak reboot dengan sendirinya setelah menginstal Android Oreo (8.0).
  • 09:36 WIB. Suap - Polri ancam pecat anak buahnya jika terlibat suap dari Uber Indonesia.
  • 09:36 WIB. Suap - Polri bantah anak buahnya ada yang terima suap dari Uber Indonesia.
  • 09:35 WIB. KPK - Tim dokter sebut KPK sudah boleh periksa Setya Novanto.
  • 09:34 WIB. Lawan Korupsi - KPK yakin Presiden Jokowi punya komitmen lawan korupsi.
  • 09:33 WIB. Pansus - Pansus Hak Angket akan panggil ulang KPK.
  • 09:32 WIB. Opini WTP - Mendes bantah suruh anak buahnya suap Opini WTP.
  • 09:31 WIB. BUMN - Menteri Rini sebut akhir tahun 2017 akan ada dua Holding BUMN.
  • 09:30 WIB. Jakarta - Djarot usulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.
  • 09:29 WIB. Gedung DPR - Sekjen DPR tegaskan gedung DPR tidak miring.

INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

Foto Berita INI: Putusan MK Munculkan Keresahan Kalangan Notaris

WE.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi dinilai memunculkan keresahan di kalangan notaris.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta, Kamis (30/5/2013) mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan materi salah satu pasal Undang-Undang No 30/2004 tentang jabatan notaris, karena MK tidak melibatkan para notaris dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami usernya, bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5)," katanya.

Melalui putusan MK tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Dilema Senada dengan itu Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

"Kami menghormati keputusan MK, tapi keprihatinan kita dengan dihapuskan pasal 66 itu akan berdampak luas," katanya.

Menurut dia, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali UU menentukan lain.

"Kalau kita melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yakni bisa dituntut notaris tersebut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan agar ada pertimbangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

"Tapi kita juga masih ada upaya keberatan dan kita harap dengan ada persoalan ini direvisi UUJN diperhalus bahasanya, jangan sampai notaris kebal hukum kesannya," kata Firdhonal.

Sementara itu, Ketua INI Adrian Djuani meminta kepada para notaris di seluruh tanah air agar tetap tenang tidak perlu memikirkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Ini bukan merupakan kiamat. Para notaris tetap tenang, kerja seperti biasa, apabila kita kerja sesuai rambu semoga tidak ada persoalan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika dalam langkah kerja ada masalah, maka notaris masih punya hak ingkar tersebut sehingga pihaknya meminta putusan MK tersebut diambil hikmahnya supaya kerja tertib, jujur dan baik. (ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5906.573 5.247 559
2 Agriculture 1792.667 9.340 18
3 Mining 1473.095 -1.977 44
4 Basic Industry and Chemicals 613.275 5.652 67
5 Miscellanous Industry 1321.575 -13.504 41
6 Consumer Goods 2561.165 12.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.691 -0.883 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1222.838 -4.916 60
9 Finance 990.127 -0.029 89
10 Trade & Service 923.791 3.159 130
No Code Prev Close Change %
1 OKAS 436 545 109 25.00
2 MTSM 260 308 48 18.46
3 FPNI 224 262 38 16.96
4 AHAP 160 187 27 16.88
5 KBLI 396 456 60 15.15
6 MLIA 550 610 60 10.91
7 AKKU 50 55 5 10.00
8 BWPT 262 288 26 9.92
9 INKP 3,920 4,240 320 8.16
10 ESSA 1,630 1,760 130 7.98
No Code Prev Close Change %
1 GOLD 620 525 -95 -15.32
2 BMAS 412 374 -38 -9.22
3 UNIT 240 224 -16 -6.67
4 NAGA 224 210 -14 -6.25
5 MBAP 2,540 2,390 -150 -5.91
6 SMMT 137 129 -8 -5.84
7 LPLI 192 181 -11 -5.73
8 BUMI 224 212 -12 -5.36
9 ARTA 374 354 -20 -5.35
10 PTSN 189 179 -10 -5.29
No Code Prev Close Change %
1 ELSA 292 314 22 7.53
2 BUMI 224 212 -12 -5.36
3 ICON 100 101 1 1.00
4 MEDC 845 895 50 5.92
5 PBRX 470 470 0 0.00
6 KBLI 396 456 60 15.15
7 INDY 2,050 1,980 -70 -3.41
8 META 167 174 7 4.19
9 BWPT 262 288 26 9.92
10 TRAM 165 165 0 0.00