Anggota DPR Ingin Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan Digencarkan

Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi berbagai program pengentasan kemiskinan guna mengatasi ketidaktahuan warga mengenai program itu.

"Mengenai program pengentasan kemiskinan, saya saat reses ke dapil selalu bicara dengan kepala desa. Disana kerap ditemukan masyarakat kalau bicara program pengentasan kemiskinan," kata Rahayu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (10/10/2016).

Menurut dia, ditemukan sejumlah masyarakat yang masih tidak paham mengenai fungsi dari kartu jaminan kesehatan yang telah diberikan kepadanya dari pemerintah, seperti terkait bantuan sosial (Bansos).

"Ini persoalannya kurangnya sosialisasi. Masyarakat tidak tahu kalau dapat kartu itu mau diapain kartunya," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Ia juga menyoroti masih berbedanya berbagai standar indikator kemiskinan yang dimiliki setiap daerah sehingga persoalan seperti itu juga diharapkan dapat dipahami lintas sektor kementerian.

Untuk itu, lanjut Rahayu, pihaknya mendorong kepada pemerintah untuk memperkuat validasi data yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di Tanah Air.

Hal itu, ujar dia, karena jika program sebagus apapun direncanakan tapi jika tidak diimbang dengan validasi data yang baik maka tidak akan ada hasilnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Carunia Mulya Firdausy menilai pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa mengatasi persoalan angka kemiskinan dan masalah kesenjangan.

"Pertumbuhan ekonomi masih belum berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan," kata Firdausy dalam acara "1st Thee Kian Wie Lecture Series 2016" yang diselenggarakan LIPI di Jakarta, Selasa (20/9).

Firdausy menjelaskan kebijakan pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin secara langsung, salah satunya melalui pengembangan UMKM, tanpa hambatan birokrasi. (Ant)