Portal Berita Ekonomi Selasa, 27 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup melemah 0,72% pada level 2.343.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,09% pada level 23.494.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,82% pada level 3.251.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,56% pada level 2.523.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,42% pada level 5.835.
  • 16:05 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,18% terhadap Yuan pada level 6,6991 CNY/USD.
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,07% terhadap Dollar AS pada level 14.650 IDR/USD.

IGJ Desak Pemerintah Lindungi Petani Nasional dalan RCEP

IGJ Desak Pemerintah Lindungi Petani Nasional dalan RCEP
WE Online, Jakarta -

Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Global Justice (IGJ) menginginkan pemerintah benar-benar melindungi kedaulatan petani nasional dalam perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

"Perjanjian RCEP akan mengancam kedaulatan petani melalui pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai benih," kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Rachmi Hertanti, pada saat ini sudah banyak petani di berbagai daerah yang sudah mengalami kriminalisasi akibat pengaturan hak kekayaan intelektual, yang salah satu isu pentingnya adalah tentang kedaulatan petani atas benih.

Rachmi berpendapat bahwa RCEP berpotensi kembali mengkriminalisasi petani jika Pemerintah Indonesia tidak menyusun strategi yang tepat dalam perundingan perjanjian pasar bebas yang terkait dengan RCEP. Pada 17-21 Oktober 2016 akan berlangsung putaran perundingan ASEAN RCEP ke-15 di Tianjin, Tiongkok.

Perjanjian perdagangan RCEP yang terdiri atas 10 negara ASEAN dengan Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan yang diharapkan selesai akhir tahun ini.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah dapat memberanikan diri untuk menyetop impor pangan guna meningkatkan kesejahteraan kalangan petani di berbagai daerah.

"Stop impor butuh keberanian politik," kata Ketua Bidang Petani, Pekerja dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dalam rilis, Rabu (28/9/2016).

Menurut dia, kebijakan politik yang penting sebagai kunci kesejahteraan petani adalah dengan menghentikan impor pangan strategis yang sebenarnya mampu dihasilkan oleh petani.

Mengutip data Biro Pusat Statistik (BPS) 2015, Ledia memaparkan nilai impor 8 produk strategis nasional seperti beras, jagung, kedelai, gula, gandum, dan garam menembus angka Rp52 triliun.

"Ini jelas sebuah ironi di negeri agraris," katanya dan menambahkan, pengawalan UU Perlindungan petani sampai di level provinsi dan kabupaten dalam bentuk lahirnya perda adalah wujud nyata kehadiran negara di sawah dan desa.

Ia juga berpendapat target kedaulatan pangan pemerintah sampai kini masih belum tercapai sepenuhnya, meskipun Indonesia merupakan negeri agraris. Padahal, lanjutya, kodrat negeri agraris dan maritim adalah kodrat Indonesia, dan potensi agraris akan mampu mengantarkan Indonesia perkasa dalam urusan pangan sebagai pilar ketahanan nasional sampai level pedesaan. (Ant)

Baca Juga

Tag: Indonesia for Global Justice (IGJ), Pertanian

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,938.48 3,899.09
British Pound GBP 1.00 19,256.29 19,063.22
China Yuan CNY 1.00 2,210.72 2,188.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,770.49 14,623.52
Dolar Australia AUD 1.00 10,523.97 10,417.80
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,905.87 1,886.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,876.65 10,767.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,494.17 17,318.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,553.16 3,512.74
Yen Jepang JPY 100.00 14,088.60 13,947.09
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5144.049 31.861 706
2 Agriculture 1187.661 25.506 24
3 Mining 1426.612 -8.887 47
4 Basic Industry and Chemicals 768.212 2.582 80
5 Miscellanous Industry 952.575 0.881 53
6 Consumer Goods 1811.574 -14.262 60
7 Cons., Property & Real Estate 333.793 10.037 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 814.770 2.009 79
9 Finance 1141.692 14.596 93
10 Trade & Service 642.239 5.726 175
No Code Prev Close Change %
1 JSKY 174 234 60 34.48
2 DEAL 132 173 41 31.06
3 CTBN 2,450 3,060 610 24.90
4 PURE 222 276 54 24.32
5 PALM 310 380 70 22.58
6 POLL 5,400 6,475 1,075 19.91
7 OKAS 96 115 19 19.79
8 ERTX 114 134 20 17.54
9 RAJA 122 141 19 15.57
10 TAMA 171 192 21 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SINI 430 400 -30 -6.98
2 INOV 144 134 -10 -6.94
3 TDPM 130 121 -9 -6.92
4 APII 159 148 -11 -6.92
5 BOLA 160 149 -11 -6.88
6 BBHI 160 149 -11 -6.88
7 ARGO 1,750 1,630 -120 -6.86
8 FREN 73 68 -5 -6.85
9 SKBM 380 354 -26 -6.84
10 GLOB 117 109 -8 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,210 1,250 40 3.31
2 JSKY 174 234 60 34.48
3 ASRI 149 156 7 4.70
4 DEAL 132 173 41 31.06
5 BMRI 5,550 5,775 225 4.05
6 BBRI 3,290 3,340 50 1.52
7 ANTM 1,085 1,060 -25 -2.30
8 TLKM 2,630 2,650 20 0.76
9 SIDO 790 825 35 4.43
10 BMTR 226 240 14 6.19