FSP BUMN Bersatu Dukung Presiden Jokowi Berantas Pungli

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat apresiasi dari banyak pihak karena inisiatif langsung untuk memberantas pungutan liar (pungli) yang terdapat di Indonesia.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu?Arief Poyuono mengatakan pihaknya memberi dukungan dan apresiasi penuh kepada Presiden Jokowi karena?niat dan usaha untuk memberantas pungli. Ia tidak mempermasalahkan uang pungli hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang terbilang kecil sebesar Rp17 jutaan.

"Untuk awal gebrakan (OTT Rp17 juta). Joko Widodo sudah mendengar agenda perjuangan serikat pekerja dan pengusaha untuk mendorong pemerintah melakukan pemberantasan pungli yang selama ini menjadi benalu beracun dalam aktivitas perekonomian nasional," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Arief Poyuono?menegaskan pemberantasan pungli?yang terjadi di Indonesia sangat penting dilakukan karena sudah menyebabkan biaya tinggi dalam melaksanakan bisnis dan kegiatan produksi, baik di perusahaan swasta maupun BUMN. ?Ia menyampaikan pungli?pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan uang swasta dalam memenuhi kewajiban seperti membayar upah buruh yang layak atau meningkatkan kesejahteraan buruh.

"Dari hasil penelitian FSP?BUMN Bersatu,?pungli telah banyak membuat dampak tidak kunjung meningkatnya kesejahteran pekerja selama ini. Akibat pungli dari hasil penelitian didapati bahwa ada pengaruh negatif pungli terhadap tingkat upah buruh. Bahwa faktor yang mempengaruhi pengeluaran perusahaan tidak hanya pembayaran upah ke pekerja. Salah faktor yang signifikan mempengaruhi pos pengeluaran keuangan perusahaan swasta adalah biaya pungutan liar," ujarnya.

Ia menyampaikan?total biaya pungutan liar dalam proses ekspor-impor di pelabuhan selama setahun diperkirakan mencapai Rp7 triliun pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain berbagai biaya pungli tersebut, imbuhnya, perusahaan swasta dan BUMN juga harus mengalokasikan dana untuk biaya perizinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, biaya untuk pajak formal, retribusi, dan pungutan lain-lain.

"Adanya pungutan liar akan mempengaruhi tingkat upah dan tenaga kerja, investasi, dan perekonomian nasional," sebutnya.

Disampaikan, latar belakang Jokowi yang seorang pengusaha sangat memberi pemahanan pada presiden tentang dampak buruk dari pungutan liar. Ia memprediksi bahwa saat menjadi pengusaha mebel Presiden Jokowi?pasti menjadi korban pungli mulai dari pencarian bahan baku hingga saat ingin?melakukan ekspor?ke luar negeri.

"Seperti saat Pak Joko Widodo ingin membeli kayu jati. Sekalipun kayu jati itu merupakan hasil hutan yang legal untuk ditebang dan digunakan, tetapi tidak mudah bagi Pak Joko Widodo bisa dapat kayu jati karena harus membayar ?pungli seperti izin tebang dan izin mengeluarkan kayu jati. Belum lagi kalau di sepanjang perjalanan akan banyak pungli yang dilakukan oleh oknum penegak hukum," terangnya.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra mengatakan pihaknya berharap Polri bisa optimal dalam memberantas pungli yang selama ini sudah jadi perjuangan kaum pekerja.

"Serikat Pekerja BUMN juga mengajak Polri untuk bersama-sama membentuk tim khusus pemberantasan pungli agar upah buruh bisa meningkat dan berdampak positif bagi perekonomian nasional," pungkasnya.