Dunia Tidak Remehkan Dampak Perubahan Iklim (2)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menurut Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emma Rachmawati, Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah berhasil meratifikasi Kesepakatan Paris.

Emma memaparkan delegasi Indonesia akan semakin percaya diri dan mempunyai daya tawar yang lebih saat perundingan COP22.

"Guna mencapai target penurunan emisi, pemerintah sudah menyiapkan berbagai instrumen, hanya tinggal proses implementasinya saja," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu dukungan semua pihak, dan bagi LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan bisa berfokus pada sektor penggunaan lahan, pengelolaan hutan alam, dan sektor energi juga.

Indonesia diapresiasi Dalam pelaksanaan COP 22 yang merupakan Konvensi PBB pasca-Paris (COP 21), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan Indonesia mendapat apresiasi global dalam agenda perubahan iklim terkait dengan penguatan sektor kelautan dan perikanan.

"Indonesia berkomitmen menerapkan pendekatan berbasis ekosistem dalam mengelola ekosistem pesisir dan laut serta daratan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan ketangguhan iklim dengan melindungi dan memulihkan peran penting ekosistem terestrial, pesisir, dan laut," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan dan Utusan Khusus Perubahan Iklim Dr Poernomo yang menyampaikan pidatonya di sana.

Apresiasi tinggi dari berbagai pihak perwakilan dan delegasi negara serta lembaga swadaya masyarakat itu diterima Indonesia dalam acara "Membangun Ketangguhan untuk Adaptasi Perubahan Iklim bagi Negara kepulauan dan Negara Kepulauan Kecil Berkembang" sebagai bagian COP 22 di Marrakesh, Maroko, 11 November 2016.

Acara yang dihadiri oleh lebih 150 peserta ini diselenggarakan bersama dengan Global Ocean Forum and World Ocean Network. Hal ini merupakan forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dari para pengambil kebijakan dan praktisi untuk membangun dan memperkuat kapasitas ketangguhan bagi negara kepulauan dan pulau-pulau kecil negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama untuk sektor kelautan dan perikanan.

Achmad Poernomo dalam sambutannya di acara tersebut atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa peran laut dalam mengendalikan iklim serta mengatasi dampak perubahan iklim global sangatlah penting.

Dia menekankan bahwa Perjanjian Paris Desember 2015 mengakui pentingnya laut dan memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih komprehensif untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim dan membangun ketangguhan terutama untuk negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil berkembang.

Achmad dalam sambutannya mengajak para delegasi untuk menyatukan langkah dan kekuatan untuk menghadapi pilihan sulit dalam masa depan bangsa dan mempertahankan mata pencaharian di negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil berkembang tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat melaksanakan keberpihakan terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan.

"Kita harus punya keberpihakan terhadap lingkungan," kata Menteri Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (28/9).

Menurut Susi, KKP adalah salah satu kementerian yang menginisiasikan kebijakan publik yang mengubah dan membalikkan tatanan yang ada sebelumnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa putusan publik yang dibuatnya juga tidak menjamin akan menyenangkan semua orang apalagi bila terkait dengan penegakan hukum.

Berbicara mengenai upaya mengatasi dampak perubahan iklim memang tidak mudah karena kerap berlawanan dengan pihak yang tidak setuju, tetapi meski tidak mudah perlu dilakukan.

Hal tersebut untuk selalu mengingatkan kepada warga masyarakat di mana pun, termasuk di Republik Indonesia, bahwa dunia tidak pernah memandang remeh perubahan iklim. (Ant)