Pemerintah dan BI Terus Dorong Transaksi Non Tunai

Guna mendorong efisiensi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus mendorong penggunaan uang non tunai. Hal ini terlihat dari terus digalakkannya program layanan keuangan digital yang digagas BI dan penyaluran bantuan sosial secara non tunai, e-warong yang digagas pemerintah juga tengah digalakkan.

Hasilnya saat ini sudah mulai terlihat. Prilaku masyarakat mulai beralih meninggalkan uang tunai sebagai transaksi.

Direktur Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran BI Farida Peranginangin mengungkapkan, dalam transaksi tunai ada biaya cuci uang, cash handling, cetak uang, distribusi uang. Dari segi efisiensi adalah transaksi non tunai lebih cepat.

Data BI per Oktober 2016 penggunaan uang kartak (kertas dan logam) di seluruh Indonesia sebanyak Rp559 triliun. Dari jumlah uang tersebut Rp467,5 triliun beredar di masyarakat, sementara Rp91,5 triliun ada di perbankan.

"Kalau bicara jenisnya, uang logam itu ada Rp7,49 triliun. Itu sebenarnya masih cukup banyak," ujar Farida saat Pelatihan Wartawan Ekonomi yang bertajuk "Mengoptimalkan Potensi Memperkuat Resiliensi" di Kuta, Bali, Sabtu (3/12/2016).

Sementara diperiode yang sama untuk transaksi non tunai dengan kartu kredit sebesar Rp22,69 triliun, serta transaksi menggunakan kartu ATM dan debet sebesar Rp487,18 triliun. Sedangkan untuk total transaksi di sistem kliring seperti cek dan giro sebesar Rp306,7 triliun.

Belum lagi transaksi nasabah untuk Real Time Gross Settlement (RTGS) yang dilayani perbankan mencapai Rp1.786,8 triliun. "Itu hanya transaksi nasabah. Kalau transaksi di banknya Rp3.908 triliun," tuturnya.