Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:42 WIB. Heatwave - Gelombang panas sedang memasuki AS dan Kanada.
  • 07:52 WIB. Selat Hormuz - Inggris: penyitaan 2 kapal Inggris oleh Iran 'tidak dapat diterima'.
  • 07:16 WIB. Washington - Trump: Menkeu Steve Mnuchin dan Menkeu China menghasilkan pembicaraan baik.
  • 06:47 WIB. Qualcomm - Komisi Eropa berikan sanksi denda kepada Qualcomm sebesar 242 juta euro karena predatory pricing
  • 06:28 WIB. Wisatawan - Malaysia tarik wisman China dan India dengan memperbanyak jalur masuk
  • 06:15 WIB. Netflix - Netflix harapkan pertumbuhan subscriber dari India dan pasar internasional lainnya
  • 06:03 WIB. Riyadh - Raja Saudi menyetujui penempatan pasukan AS untuk menjaga keamanan dan stabilitas.
  • 05:49 WIB. Final Piala Afrika - Senegal 0 vs 1 Aljazair
  • 00:05 WIB. GM - Saic Motor Corp, partner GM di China, mengalami penurunan penjualan.
  • 23:23 WIB. Mobil listrik - Toyota berpartner dengan BYD (China) untuk mobil listrik.
  • 22:59 WIB. Asahi - Asahi membeli AB InBev unit Australia senilai US$11,3 miliar.
  • 21:22 WIB. Oil - Brent crude futures were up 37 cents, or 0.6%, at $62.30 a barrel by 1356 GMT, having risen as high as $63.32.
  • 21:21 WIB. Oil - Brent fell 2.7% on Thursday, its fourth straight session of losses, and was set for a weekly drop of around 6%.
  • 19:20 WIB. Filipina - Neraca pembayaran Filipina surplus US$4,79 miliar pada Q1
  • 18:37 WIB. Sri Lanka - Proyek lokasi wisata di Kolombo akan digarap Melcher Group dengan investasi sebesar US$4 juta

Pentingnya Memiliki NPG dalam Sistem Pembayaran

Pentingnya Memiliki NPG dalam Sistem Pembayaran - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran regulator dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat menjadi penting. Terutama, dalam hal penggunaan fasilitas perbankan, yang jauh lebih efisien dan mencakup seluruh elemen.

Kebutuhan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik pun menjadi tuntutan kedepan. Apalagi, pola transaksi elektronik pun semakin berkembang.

Ekonom yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Destry Damayanti pun mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang berencana untuk menerapkan sistem pembayaran National Payment Gateway (NPG) pada 2017 mendatang.

“Jadi saya rasa dengan transaksi yang makin lama makin meningkat, ada baiknya kita punya NPG. Banyak negara lain memiliki gateway sistem seperti itu,” jelas Destry di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Destry memandang, kebutuhan masyarakat ke depan terhadap sistem pembayaran semakin meningkat pesat. Masyarakat, kata dia, membutuhkan suatu sistem pembayaran yang lebih efisien, dan menjangkau keseluruhan.

“Kedepan, yang namanya transaksi tidak hanya dari bank ke bank, tapi bisa dari operator ke bank. Apalagi, makin lama pengguna internet akan semakin meningkat, transaksi juga akan meningkat,” katanya.

Meski begitu, Destry menggaris bawahi, bahwa siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai gateway, maka diharuskan perbankan lokal. Menurutnya, ini akan semakin memberikan keuntungan bagi para regulator terkait.

“Bagusnya, payment sistem itu lokal. Kita bisa tau gambaran transaksi domestik seperti apa. Selain itu, tidak akan ada dana yang keluar, karena dia masuknya juga ke kita,” ungkapnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pun menjelaskan, alasan kenapa Indonesia perlu memiliki payment gateway.

Pertama, adanya kedaulatan sistem pembayaran di mana dengan adanya NPG, kontrol transaksi domestik khususnya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) domestik. "Pengguna kartu domestik debit dan kredit dapat dilaksanakan di dalam negeri,"ujar Rini beberapa pekan lalu.

Kedua, adanya pengurangan ketergantungan terhadap pihak principal asing. Di mana sampai hari ini proses switching khususnya belanja masih menggunakan pembayaran masih dikuasai principal asing.

"Dengan NPG, penghematan devisa negara karena atas fee transaksi domestik akan dapat diperoleh dan dinikmati oleh pihak-pihak domestik yaitu nationaln principal," tuturnya.

Selain itu, Rini menjelaskan alasan keempat Indonesia membutuhkan NPG adalah adanya peningkatan efisiensi dalam pembayaran nasional karena akan ada pelaksanaan sharing antara para pihak terkait sistem pembayaran di dalamnya.

"Dengan inisiatif ini diharapkan terbentuk nasional principal sebagai bagian dari ekosistem NPG dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi perbankan dan adanya kedaulatan sistem pembayaran nasional," terangnya.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 kemarin mengungkapkan pihaknya siap segera mengakselerasi NPG. "Di mana yang saat ini sudah melalui uji konsep dan dalam proses engagement dengan pelaku utama di industri," katanya.

Agus menambahkan, BI akan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi keuangan di domestik, menempatkan data di domestik, menyimpan dana di perbankan nasional, menggunakan central bank money, dan mematuhi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tag: Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rahmat Patutie

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67