Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:21 WIB. Liga Inggris (21/10) - Swansea 1 - 2 Leicester City
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Huddersfield 2 - 1 Manchester United
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Manchester City 3 - 0 Burnley
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Chelsea 4 - 2 Watford
  • 22:51 WIB. Politik - Sandiaga janji akan temui Ahok di Mako Brimob.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PDIP: Tak perlu ada paripurna untuk Anies-Sandi.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PBNU doakan Anies bisa majukan ibu kota.
  • 22:49 WIB. Politik - Prabowo sebut nilai Demokrasi di Indonesia dalam titik rawan.
  • 22:48 WIB. Pilgub Jatim - PAN belum ambil keputusan soal Pilgub Jatim.
  • 21:47 WIB. LPDB - LPBD mendorong pelaku usaha di sektor riil untuk memanfaatkan pinjaman lunak dengan bunga 4,5%.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina MOR I mengajak mahasiswa di Medan untuk mempelajari sejarah dan potensi energi saat ini.
  • 21:45 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga meminta perbankan memperbanyak mesin transaksi otomatis nontunai di lintasan tol.
  • 21:43 WIB. SML - Sinar Mas Land bekerja sama dengan Ikatan Aristek Indonesia mengadakan sayembara arsitektur.
  • 21:43 WIB. BUMD - Jaya Real Property mulai merambah wilayah Serpong, Tangerang Selatan.
  • 21:42 WIB. China - Pemerintah China akan menerbitkan peraturan untuk mengarahkan investasi swasta ke sektor yang berpotensi besar.

Jonan: Perpanjangan Kontrak Bisa Lima Tahun Sebelumnya

Foto Berita Jonan: Perpanjangan Kontrak Bisa Lima Tahun Sebelumnya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan pembahasan perpanjangan kontrak karya bisa dilakukan dalam lima tahun sebelum kontrak pertambangan tersebut berakhir.

Perpanjangan tersebut, kata Jonan seusai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/12/2016), akan menjadi salah satu pasal dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 tentang Mineral dan Batubara.

"Pembahasan perpanjangan itu mungkin tidak dua tahun. Kita sepakat bahwa ini boleh dibahas lima tahun sebelum kontrak berakhir," katanya.

Jonan menegaskan pasal ini dirumuskan dalam revisi PP bukan untuk mengakomodasi kepentingan pihak maupun perusahaan tertentu.

"Ini untuk siapa saja. Tidak ada PP dibuat untuk satu perusahaan," katanya.

Selain itu, kata Jonan, bagi perusahaan kontrak karya yang mau melakukan ekspor tapi tidak mau melakukan pemurnian, harus menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kalau mau ekspor tidak melakukan pemurnian, itu harus berubah menjadi IUPK. Karena di UU Minerba yang IUPK tidak ada batas waktu (ekspor). Tapi yang KK harus. Nanti coba lihat pasalnya," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Jonan, perusahaan pertambangan kontrak karya masih diwajibkan melakukan ekspor atas produk pemurnian yang sudah melalui tahapan hilirisasi dalam negeri.

Ia juga memastikan pemerintah masih memberikan perizinan kepada ekspor konsentrat dengan persyaratan khusus terhadap bahan mineral mentah tertentu.

Sebelumnya, revisi PP No 77 Tahun 2014 tersebut dilakukan karena diduga terkait perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport, yang habis pada tahun 2021.

Jika sesuai peraturan sekarang, maka pengajuan perpanjangan kontrak, baru bisa dilakukan sebelum dua tahun masa habis kontrak, atau untuk kasus PT Freeport berarti pada 2019.

Ketidakpastian itu bisa membuat investor masih ragu untuk berinvestasi, karena timbul kekhawatiran kontrak tidak akan diperpanjang lagi. (ant)

Tag: Ignasius Jonan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51