Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:00 WIB. Oppo - Oppo nilai segmentasi smartphone gaming masih kecil dan tak menjanjikan keuntungan yang besar.
  • 21:57 WIB. Apple - Apple siap umumkan layanan video pesaing Netflix.
  • 21:25 WIB. PUBG - Kemenkominfo akan temui MUI bahas fatwa haram PUBG.
  • 21:19 WIB. Pemilu - Kemenkominfo dan KPU Bakal atur buzzer yang kampanye di medsos.
  • 21:16 WIB. Pemilu - Kemenominfo larang iklan kampanye politik di medsos selama masa tenang.
  • 20:42 WIB. Startup - Simona Ventures ingin danai startup yang usung kesetaraan gender.
  • 20:40 WIB. Pemilu - Saat mas tenang, netizen tak dilarang bahas pemilu di medsos.
  • 20:39 WIB. Samsung - Samsung bawa empat TV 8K ke Indonesia, paling mahal Rp1,5 miliar.
  • 20:39 WIB. Samsung - Samsung Galaxy A10 dan Galaxy A20 meluncur di Indonesia bulan depan.
  • 20:38 WIB. Facebook - Facebook sepakat tak tayangkan iklan kampanye selama masa tenang.
  • 20:37 WIB. Vivo - Vivo jadi smartphone resmi kompetisi PUBG Mobile tingkat dunia.
  • 20:36 WIB. Oppo - Oppo A5s resmi meluncur di Indonesia, harganya Rp1,999 juta.
  • 19:53 WIB. GM - General Motors kucurkan investasi Rp25,7 triliun dan ciptakan 700 lapangan kerja baru di AS.
  • 19:49 WIB. Indosat - Indosat sebut biaya pasang jaringan telko di MRT Jakarta mahal.
  • 19:48 WIB. Apple - Apple kabarnya bikin video hingga gim berlangganan.

60 Kabupaten di Indonesia Telah Terbitkan Perda Kawasan Tanpa Rokok

60 Kabupaten di Indonesia Telah Terbitkan Perda Kawasan Tanpa Rokok - Warta Ekonomi
WE Online, Bogor -

Masalah pengendalian tembakau di Tanah Air masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Sebagian mengkhawatirkan bonus demografi 2030 yang seharusnya menjadi modal penggerak ekonomi bangsa, justru terancam tak produktif.

Upaya untuk menyelamatkan bonus demografi dari serangan penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok pun semakin gencar dilakukan.

Pada Agustus 2016, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia mengusulkan kenaikan cukai dan harga rokok menjadi Rp50 ribu per bungkus.

Usulan tersebut sempat "mengguncang" kenikmatan para pecandu nikotin, meski cukai dan harga rokok bukan satu-satunya instrumen dalam kerangka kerja pengendalian tembakau atau "Framework Convention on Tobacco Control" (FCTC) yang direkomendasikan WHO.

Upaya lainnya yang ditempuh adalah melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hingga kini sudah ada 60 kota/kabupaten di Indonesia menerbitkan Perda KTR, termasuk Kota Bogor.

Kota Bogor boleh jadi menjadi kota pertama di Indonesia yang menelurkan Peraturan Daerah tentang KTR. Keberanian menggagas pengendalian tembakau tersebut telah disiapkan sejak tahun 2002, melalui program "province health project" yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Nanik Widiyani yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (PKM) Dinas Kesehatan Kota Bogor, mengusulkan program kesehatan, sosial menyasar generasi muda, terhindari dari bahaya narkoba, seks bebas, dan rokok.

"Usulan pertama kami ditolak oleh Provinsi Jawa Barat, karena kurang spesifik, hingga akhirnya muncul ide untuk membuat kawasan bebas rokok," kata Nani ketika dijumpai beberapa waktu lalu.

Ide kawasan bebas rokok disambut baik, Pemerintah Provinsi mendorong agar program tersebut menghasilkan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup sehat dengan hadirnya kawasan tanpa rokok (KTR).

Secara "bergerilya", petugas Dinas Kesehatan Bidang PKM menyosialisasikan KTR dari sekolah ke sekolah, dari dinas ke instansi yang berkaitan lainnya, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, DLLAJ, dan Kantor Wasbangkin, hingga ke tingkat legislatif.

Audiensi, sosialisasi, rutin dilakukan oleh Nanik, dibantu Kepala Seksi Promosi Kesehatan (Promkes) Junita (Alm) dan staf Promkes, dr Adelia Rahmi. Ketiganya dikenal sebagai Srikandi KTR Kota Bogor.

Di tengah kesulitan meloloskan KTR sebagai kebijakan yang memiliki payung hukum dari tangan legislatif, sejumlah pihak diam-diam mendukung kebijakan tersebut, terutama dari Dinas Pendidikan, dan kalangan guru maupun kepala sekolah.

"Dengan dukungan dari Sekolah dan Dinas Pendidikan, kami optimistis KTR dapat masuk dalam Perda," katanya.

Dukungan juga datang dari Wali Kota Bogor kala itu, Diani Budiarto yang menerbitkan tiga Surat Keputusan (SK) yakni tentang penetapan KTR dan kawasan tertib rokok, SK perlindungan perokok pasif dan SK Tim pembina dan pengawas.

SK Wali Kota mengawal KTR masuk dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Tim pembina dan pengawas, yang digawangi Dinas Kesehatan bebas melenggang melanjutkan program pengendalian tembakau.

Sasaran dari kebijakan ini adalah melindungi perokok pasif untuk mendapatkan udara bebas dari asap rokok, dan mencegah munculnya perokok baru terutama dari kalangan muda.

Fakta sebelumnya dari hasil Survei Sosial ekonomi Daerah (Suseda) Jawa Barat Tahun 2002, Kota Bogor memiliki konsumsi rokok relatif tinggi, yakni 22,51 persen perokok berusia di atas 10 tahun. Dari 22,51 persen tersebut, 68,5 persen nya mengisap rokok tujuh sampai 12 batang per hari.

Ironisnya, 7,22 persen para perokok tersebut merokok pertama kali pada usia kurang dari 10 tahun. Angka tersebut tertinggi dibanding kota dan kabupaten lainnya di wilayah Jawa Barat. Jumlah perokok pria mencapai 57 persen dan wanita 4,7 persen.

Sementara itu, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kota Bogor Tahun 2007, perokok Kota Bogor 29,6 persen. Rata-rata jumlah batang yang dihisap per hari mencapai 8,89 persen.

Rokok memberi pengaruh begitu besar, 20 persen kelompok termiskin di Kota Hujan tersebut membelanjakan uangnya 6,9 persen untuk rokok/alkokol, sedangkan pendidikan 6,4 persen dan kesehatan hanya 2 persen.

Padahal prevalensi penyakit tidak menular di Kota Bogor (Riskesdas) Tahun 2007 menunjukkan hipertensi menempati prevalensi tetinggi yakni 28,4 persen, jatung 12,1 persen, stroke 1,1 persen, tumor/kanker persen, diabets 2,5 persen, dan asma 5,1 persen.

Perjuangan panjang Melalui perjuangan panjang, KTR kembali diusulkan sebagai Perda khusus, terpisah dari Perda Tibum, karena sanksi yang dijatuhkan terlalu berat untuk pelanggar KTR. Tahun 2008, Pemerintah Kota Bogor mengusulkan Perda KTR kepada DPRD setempat.

Perdebatan sengit antar Srikandi KTR dan anggota legislatif tidak terelakkan, karena jumlah perokok di Kota Bogor cukup tinggi, dan hampir semua laki-laki di kota tersebut merokok.

Awalnya, sejumlah anggota legislatif mencoba menggagalkan pasal yang melarang menyediakan tempat khusus merokok di dalam gedung.

Dr Adelia Rahmi, tetap bertahan pasal tersebut tidak boleh hilang. Sesuai standar WHO, KTR harus bebas dari partikel asap rokok.

"Karena ruang khusus rokok dapat memengaruhi survei kualitas udara. Kalaupun ada ruang khusus rokok, harus berada di luar gedung. Tidak di dalam," kata Adelia.

Setelah melalui perdebatan panjang, Perda KTR dapat diloloskan, lewat kata "dapat" yang tertuang pada pasal ruangan khusus merokok.

Anggota DPRD menyetujui kata tersebut, walau faktanya mereka terjebak, karena ruang khusus rokok yang dimaksud, berada di luar gedung, sehingga mau tidak mau mereka tetap sulit untuk merokok dalam ruangan.

Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 12 tentang KTR disahkan. Kota Bogor jadi kota pertama di Indonesia yang mengesahkan Perda KTR. Sementara DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan Perda KTR.

Setelah sosialisasi, Wali Kota mengeluarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Perda KTR.

Gerak Bersama Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2016 Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tampil dalam forum internasional "The 47th Union World Conference on Lung Health" di Leverpool, Inggris.

Di hadapan 5.000 peserta konferensi kelas dunia tersebut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga didapuk sebagai ketua perhimpunan wali kota se-Asia Pasifik dalam pengendalian tembakau.

Kesempatan untuk memperkenalkan Bogor di mata dunia sebagai daerah berkomitmen dalam pengendalian tembakau adalah kado atas keberhasilan Kota "Hujan" Bogor karena menerapkan KTR lewat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan larangan iklan rokok dengan diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang reklame yang salah satu poinnya melarang iklan, maupun sponsor dari industri rokok.

"Walau bukan satu-satunya daerah yang menerapkan Perda KTR di Indonesia. Tetapi, Kota Bogor dinilai paling berkomitmen menjalankan Perda KTR melalui Tipiring dan larangan iklan rokok," kata Bima.

Kesuksesan Kota Bogor menerapkan Perda KTR didukung semua pihak, penerapan Tipiring yang melibatkan Satgas KTR yang berasal dari sejumlah institusi, dinas dan LSM menjadi modal utama suksesnya Bogor di mata dunia.

Tidak hanya lewat Tipiring, larangan iklan rokok juga kunci keberhasilan mengawal Perda KTR. Tahun 2008 jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor sebesar Rp80.081.219.830, disumbang Rp3.001.648.836 dari pajak reklame rokok yang berjumlah 372 lokasi.

Dari tahun 2008, Pemerintah Kota Bogor mulai menghentikan izin iklan rokok, tidak menerbitkan izin baru maupun perpanjangan.

Tahun 2009, jumlah iklan rokok turun menjadi 262 lokasi dan menyumbangkan pajak reklame sebesar Rp2.822.588.211. Total PAD meningkat menjadi Rp102.447.491.431.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor, Daud Nedo Darenoh mengungkapkan, sejak 2013 jumlah iklan rokok sudah dihapuskan, hingga tahun berikutnya. Dan terbukti, PAD terus meningkat setelah reklame rokok dihentikan. Tahun 2015, total PAD sebesar Rp637.626.948.446.

"Reklame rokok tidak menyumbang signifikan untuk PAD dari pajak reklame. Seluruh dinas memahami ini, sehingga mendukung larangan iklan rokok, dan komitmen kepala daerah yakni Wali Kota," kata Daud.

Jalan panjang nan berliku mewarnai perjalanan Perda KTR di Kota Bogor. Tantangan dan peluang terus dihadapi.

Larangan iklan rokok masih menjadi tantangan berat, ketika industri rokok bergerilya mempromosikan barang dagangannya dengan cara-cara ilegal, seperti memasang spanduk tanpa izin.

Bahkan mereka rela membayar pemilik warung sebesar Rp300 ribu untuk memasang spanduk sebagai pelindung hawa panas.

"Kucing-kucingan" pun terjadi antara petugas Dispenda dan agen rokok untuk menertibkan iklan rokok yang menyasar masyarakat lapisan bawah. Para pemilik warung yang memasang spanduk iklan rokok berdalih belum mengetahui adanya larangan iklan rokok di Kota Bogor.

"Perda KTR wajib diimplementasikan ke semua kawasan KTR. Bogor kerap jadi studi banding KTR, malu jika upayanya setengah hati," kata Ketua Aliansi Masyarakat Antir Rokok (AMAR) Ace Sumanta. (Ant/Laily Rahmawati)

Tag: Tembakau, Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Sucipto

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,811.94 3,773.16
British Pound GBP 1.00 18,863.79 18,674.98
China Yuan CNY 1.00 2,130.32 2,109.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,294.00 14,152.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,113.01 10,009.71
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.61 1,803.45
Dolar Singapura SGD 1.00 10,574.83 10,465.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,152.22 15,986.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,512.90 3,474.59
Yen Jepang JPY 100.00 13,022.96 12,890.06

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6411.251 -114.023 629
2 Agriculture 1467.681 -23.100 21
3 Mining 1862.488 -25.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 901.511 -8.856 71
5 Miscellanous Industry 1253.301 -31.590 46
6 Consumer Goods 2589.678 -73.784 52
7 Cons., Property & Real Estate 457.407 -8.163 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.772 -18.143 72
9 Finance 1244.414 -18.822 91
10 Trade & Service 817.509 -10.958 155
No Code Prev Close Change %
1 BEEF 190 240 50 26.32
2 COCO 525 650 125 23.81
3 BKDP 61 74 13 21.31
4 GAMA 58 70 12 20.69
5 STAR 104 120 16 15.38
6 JSKY 1,480 1,635 155 10.47
7 GDYR 2,100 2,300 200 9.52
8 ECII 990 1,080 90 9.09
9 PSSI 186 202 16 8.60
10 SRAJ 199 214 15 7.54
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 168 130 -38 -22.62
2 KONI 378 310 -68 -17.99
3 GLOB 440 380 -60 -13.64
4 TALF 340 300 -40 -11.76
5 HDFA 179 158 -21 -11.73
6 PEHA 2,630 2,330 -300 -11.41
7 BMSR 150 133 -17 -11.33
8 MFMI 830 740 -90 -10.84
9 KOIN 268 240 -28 -10.45
10 ARTA 700 630 -70 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 INDF 7,400 6,775 -625 -8.45
2 JAYA 172 164 -8 -4.65
3 ICBP 10,325 9,400 -925 -8.96
4 ASII 7,250 7,050 -200 -2.76
5 ANTM 960 920 -40 -4.17
6 BBRI 4,060 4,000 -60 -1.48
7 SIMA 168 130 -38 -22.62
8 GGRM 85,900 81,800 -4,100 -4.77
9 BEEF 190 240 50 26.32
10 ADRO 1,425 1,365 -60 -4.21