Bantuan Budidaya Perikanan dari KKP kepada Warga Agar Tepat Sasaran

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center of Maritime Studies for Humanites menyatakan, bantuan budi daya perikanan yang telah disalurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada warga diharapkan benar-benar tepat sasaran. "BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perlu memastikan apakah ada kesesuaian antara target yang ingin dicapai dengan program dan serapan anggaran yang telah digelontorkan saat melakukan audit," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, Rabu (4/1/2017).

Selain itu, ujar dia, masyarakat juga perlu disiapkan tentang mekanisme komplain agar pelaksanaan program bantuan tersebut mendapatkan kontrol yang memadai. Dengan demikian, lanjutnya, maka ke depannya juga dipastikan adanya perbaikan yang komprehensif baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dia juga menginginkan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP mengeluarkan laporan kinerjanya di lapangan kepada publik. "Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat pesisir untuk terlibat aktif melakukan pengawasan," katanya.

Sejatinya, ujar Abdul Halim, pengukuran hasil dari bantuan yang telah disalurkan tinggal dicocokkan dengan rencana strategis yang sudah disusun KKP setiap tahunnya. Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto menyatakan, sebanyak 96,89 persen dari anggaran yang dialokasikan kepada pihaknya pada 2016 telah terserap dalam bentuk berbagai kegiatan.

"Kami telah menyelesaikan dan bisa mencapai 96,89 peren dari kegiatan penyerapan anggaran berdasarkan proyeksi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2016," kata Slamet Soebjakto dalam acara paparan Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Pembangunan Perikanan Budi Daya di Jakarta, Kamis (29/12).

Slamet mengemukakan, penyerapan anggaran itu antara lain dalam bentuk penyerahan sejumlah paket bantuan kepada masyarakat, seperti yang terdapat dalam aktivitas terkait pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). Dirjen Perikanan Budi Daya KKP mencontohkan, dalam kegiatan SKPT di Talaud (Sulawesi Utara) telah tercapai realisasi 95 persen dari target 40 paket ikan nila kepada masyarakat. Sedangkan di berbagai SKPT lainnya seperti di Merauke, Sarmi, Mimika, dan Biak-Numfor (Papua), realisasinya telah mencapai 100 persen.(Ant)