Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:49 WIB. JICA - Kemenperin¬†dan JICA melakukan kerja sama dalam pengembangan industri potensial.
  • 08:58 WIB. Somalia¬†- Somalia deklarasikan perang dengan Al-Shabaab.
  • 08:57 WIB. Filipina - Kapal perang Rusia tiba di Filipina.
  • 08:54 WIB. Malaysia - Dua WNI tewas setelah longsor terjang wilayah di Tanjung Bungah, Penang, Malaysia.
  • 08:53 WIB. Korea Selatan - Dua pesawat supersonik B-1B AS terbang rendah di langit Korea Selatan.
  • 08:51 WIB. Trump - Donald Trump hendak beberkan dokumen rahasia pembunuhan Joh F. Kennedy.
  • 08:50 WIB. Catalonia - Ambil alih Bacelona, Spanyol dicap lakukan 'kudeta' terhadap Catalonia.
  • 08:49 WIB. Korea Utara - Kapal induk AS mampir ke Korea Selatan pasca 'unjuk gigi' kekuatan pada Korea Utara.
  • 08:48 WIB. Nuklir - Vladimir Putin yakin tekonologi masa depan akan lebih ngeri dari bom nuklir.
  • 08:47 WIB. Duterte - Rodrigo Duterte: kalau polisi tidak berani, saya yang akan tembak penjahat.
  • 08:46 WIB. Catalonia - Otoritas Madrid siap ambil Barcelona, pemimpin Catalonia siap melawan.

KKP Perpanjang Toleransi Waktu Penerapan Larangan Cantrang

Foto Berita KKP Perpanjang Toleransi Waktu Penerapan Larangan Cantrang
Warta Ekonomi.co.id, Batang -

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang toleransi waktu penerapan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang bagi nelayan di seluruh daerah. "Perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan penggunaan cantrang selama enam bulan itu tertuang pada surat edaran bernomor B.I/SJ/PL.610/I/2017 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Menteri Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja pada 3 Januari 2017," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar di Kabupaten Batang, Rabu (4/1/2017).

Hal tersebut disampaikan Zulficar pada Dialog Interaktif Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan nelayan cantrang di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Kabupaten Batang. Ia menjelaskan bahwa dengan keluarnya surat edaran tentang pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia itu, maka pemerintah daerah dalam jangka waktu enam bulan akan mengambil langkah-langkah pendampingan atau asistensi sesuai kebutuhan.

Dia menjelaskan langkah-langkah pendampingan yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

Selain itu, memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank, merelokasi daerah penangkapan ikan, mempercepat proses perizinan alat penangkapan ikan yang diizinkan, memfasilitasi pelatihan penggunaan alat tangkap pengganti yang diizinkan, tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan bagi alat tangkap ikan yang dilarang. "KKP berharap semua pihak yang membidangi kelautan dan perikanan dapat melaksanakan surat edaran ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan para nelayan di Kabupaten Batang yang pertama kali menerima informasi mengenai kepastian perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan penggunaan cantrang. "Saya berharap informasi ini bisa dibagikan ke nelayan lain di berbagai daerah di Jateng dan daerah lain di Indonesia, serta para nelayan bersedia melaksanakannya," katanya. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perikanan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51