Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 12:47 WIB. Teknologi - Uni Emirat Arab resmi miliki Menteri Artificial Intelligence, Omar Bin Sultan Al Olama (27).
  • 11:18 WIB. Smartphone - Apple optimis kecanggihan ponsel masa depan dengan teknologi AI.
  • 11:15 WIB. Smartphone - Snapdragon 660 jadi pemikat di ponsel anyar HTC, HTC U11 Life.
  • 11:12 WIB. Samsung - Gandeng DeePhi Tech, prosesor anyar Samsung bakal punya kecerdasan buatan.
  • 11:08 WIB. Smartphone - 100 ribu Nokia 7 ludes dipesan di penjualan perdana.
  • 11:07 WIB. Apple - Steve Wozniak, pendiri Apple: Saya senang dengan iPhone 8 saya.
  • 10:43 WIB. Cristiano Ronaldo - Ronaldo sabet penghargaan 'FIFA Best Male Player Award' kalahkan Lionel Messi.
  • 09:37 WIB. DKI Jakarta - Dishub DKI siap terapkan janji Anies-Sandi.
  • 09:36 WIB. DKI Jakarta - Anies lakukan sidak ke kantor Kelurahan Cikini.
  • 09:35 WIB. Politik - Deddy Mizwar sebut hubungannya dengan Gerindra dalam keadaan baik.
  • 09:35 WIB. Densus Tipikor - Busyro ragu dengan Polri terkait Densus Tipikor.
  • 09:34 WIB. e-KTP - KPK serius selesaikan kasus megakorupsi e-KTP.
  • 09:33 WIB. Energi Listrik - Luhut tegaskan tidak ada revisi pada target 35.000 MW.
  • 09:32 WIB. Pilkada - Wiranto sebut Pilkada masih rawan konflik.
  • 09:26 WIB. Badai Lan - Diterjang Badai Lan, warga Jepang mengungsi.

DPR Sebut Kerja Sama Indonesia-Australia Harus Saling Menghargai

Foto Berita DPR Sebut Kerja Sama Indonesia-Australia Harus Saling Menghargai
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan kerja sama yang dibangun antara Indonesia-Australia harus saling menghargai terutama kedaulatan kedua negara, terkait keputusan TNI yang menghentikan sementara kerja sama dengan Australian Defence Force. "Indonesia adalah negara besar dan memiliki kepribadian dan martabat yang besar, sehingga ketika kepribadian kita terusik, harus betul-betul menguatkan pribadi kita," kata Agus di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dia menegaskan apabila ada negara lain tidak menghargai bangsa Indonesia maka lebih baik Indonesia tidak bekerja sama dalam bidang apapun. Agus setuju dan mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama dengan Australia karena negara itu sudah melukai hati bangsa Indonesia. "Ini merupakan sesuatu hal kelalaian pemerintah Australia untuk menertibkan rakyatnya," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu meyakini keputusan TNI itu tidak akan mengganggu peningkatan kemampuan militer Indonesia. Hal itu menurut dia karena militer Indonesia menjalin kerja sama dengan banyak negara bukan hanya Australia. "Indonesia bersahabat dengan banyak negara bahkan hampir dengan seluruh negara-negara di dunia. Keputusan ini tidak mengganggu peningkatan kemampuan TNI dan saya sangat dukung untuk hentikan sementara serta seperti apa langkah selanjutnya," katanya.

Sebelumnya, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia. "Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, Rabu (4/1).

Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI. Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan semuanya masih dalam evaluasi perlu adanya penyempurnaan, perlu ada peningkatan sehingga hal-hal teknis itu supaya diperbaiki. "Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai," katanya.

Dia mengatakan penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar- menukar perwira, hingga kunjungan antarpejabat. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), indonesia-australia, Australia

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Reuters/David Gray

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,625.67 3,589.31
British Pound GBP 1.00 17,969.80 17,787.37
China Yuan CNY 1.00 2,051.82 2,031.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,597.00 13,461.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.42 10,519.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,742.83 1,725.33
Dolar Singapura SGD 1.00 9,993.39 9,892.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,991.43 15,827.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,212.14 3,177.76
Yen Jepang JPY 100.00 11,997.71 11,874.56

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5950.026 20.477 563
2 Agriculture 1751.129 -2.958 18
3 Mining 1552.962 25.084 45
4 Basic Industry and Chemicals 640.078 5.136 68
5 Miscellanous Industry 1356.573 4.636 43
6 Consumer Goods 2515.806 9.475 45
7 Cons., Property & Real Estate 505.801 1.377 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.060 -0.919 58
9 Finance 1032.495 2.054 90
10 Trade & Service 916.336 3.244 131
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 76 102 26 34.21
2 ZINC 575 715 140 24.35
3 RIMO 496 615 119 23.99
4 AKKU 51 62 11 21.57
5 BRMS 58 70 12 20.69
6 TRAM 152 183 31 20.39
7 IMAS 900 1,050 150 16.67
8 ALTO 358 410 52 14.53
9 BYAN 8,000 9,000 1,000 12.50
10 BUMI 212 236 24 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MTWI 685 515 -170 -24.82
2 HOME 214 170 -44 -20.56
3 HDTX 390 312 -78 -20.00
4 FMII 540 454 -86 -15.93
5 MREI 4,500 3,860 -640 -14.22
6 INTD 420 366 -54 -12.86
7 MDKI 284 250 -34 -11.97
8 CANI 336 296 -40 -11.90
9 VICO 292 262 -30 -10.27
10 BRAM 7,775 7,000 -775 -9.97
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 152 183 31 20.39
2 HOME 214 170 -44 -20.56
3 BUDI 98 96 -2 -2.04
4 BUMI 212 236 24 11.32
5 RIMO 496 615 119 23.99
6 TLKM 4,270 4,250 -20 -0.47
7 WIKA 1,900 1,990 90 4.74
8 PGAS 1,680 1,745 65 3.87
9 PBRX 500 494 -6 -1.20
10 LEAD 103 108 5 4.85

Recommended Reading

Selasa, 24/10/2017 05:55 WIB

Hakim PN Terjerat Kasus Marlina

Selasa, 24/10/2017 05:00 WIB

Busyro Ragukan Polri Bentuk Densus Tipikor

Selasa, 24/10/2017 04:00 WIB

KPK Terus Kembangkan Kasus e-KTP

Selasa, 24/10/2017 03:00 WIB

DPR Minta BPK Audit Otsus Aceh