Cuma Jago Mengklaim, Basuki Diminta Diganti

Direktur Eksekutif Indonesian Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel menilai kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buruk. Basuki dinilai sebagai menteri yang levelnya cuma hanya meresmikan proyek groundbreaking saja dan kemudian proyek itu pun mangkrak.

"Seharusnya Menteri PUPR harus memperlihatkan kinerja yang berkelas bukan cuma sekelas ground breaking proyek, habis itu proyek tidak lanjut alias tersendat sendat dan berakhir mangkrak," kata Direktur Eksekutif IDM Fahmi Hafel di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

"Istilahnya tinggal ngalusin dan ngresmikan saja, proses pembebasan lahan sudah jalan sebelumnya. Jadi kinerja yang diklaim Menteri PUPR bukan kinerja beliau alias nol gede," lanjutnya.

Ia mencontohkan seperti pembangunan jalan tol di dalam Pulau Jawa sepanjang 400 km sampai dengan 2017 baru selesai sepanjang 176 km, itu pun merupakan proyek lanjutan dari era pemerintahan SBY seperti jalan Tol Cipali, Brexit, Semarang-Solo. "Jembatan Tayan di Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau sudah akan selesai diakhir jabatan SBY tapi di claim keberhasilan Menteri PUPR sekarang," ucapnya.

Selain disebut menteri yang gemar mengklaim keberhasilan disejumlah proyek. Fahmi juga menyebut ketidakbecusan Basuki dalam pengelolaan proyek jalan tol di Jalur Pantura yang telah menelan korban jiwa saat arus mudik ditahun lalu. "Yang paling kentara adalah tragedi di pintu tol Brebes Exit (Brexit). Kami mendorong agar para keluarga korban menuntut Menteri PUPR secara hukum, dan meminta Jokowi untuk mencopotnya," tagas Fahmi.

"Karena terjadinya di jalan tol, maka itu murni bentuk buruknya kinerja dan tanggung jawab Kementerian PUPR, dalam menyiapkan dioperasikannya Jalan tol Brexit saat itu," katanya. Fahmi melanjutkan, selain Brexit, akibat inefisiensi dan banyak kebocoran dalam proyek jalan tol, Menteri PUPR mengorbankan masyarakat dengan melakukan kenaikan tarif tol yang saat ini sudah sangat membebani rakyat.

"Tapi tidak dibarengi fasilitas dan kualitas pelayanan yang baik, justru diberikan sangat minim, yang ada malah memakan korban terus, yang juga diakibatkan karena minimnya standar keselamatan dan kenyamanan di jalan tol," tandasnya.

Fahmi menilai, hingga kini pihaknya juga tidak melihat adanya inovasi pembangunan infrastruktur yang dapat mencegah hal tersebut terulang di tahun 2017. "Jadi apa yang dilakukan Menteri Basuki selama ini dengan anggaran 100 Triliun-nya?," tanya Fahmi heran.

Di sisi lain, kebijakan Basuki yang semakin membebani masyarakat dengan kenaikan tarif tol dijelaskan Fahmi tidak sesuai dengan arah kebijakan presiden Jokowi. Sebab sesuai dengan UU No. 38 tahun 2004, tentang jalan, bahwa penanggung jawab penyelenggaraan jalan adalah Kementerian PU.