Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 09:36 WIB. Suap - Polri ancam pecat anak buahnya jika terlibat suap dari Uber Indonesia.
  • 09:36 WIB. Suap - Polri bantah anak buahnya ada yang terima suap dari Uber Indonesia.
  • 09:35 WIB. KPK - Tim dokter sebut KPK sudah boleh periksa Setya Novanto.
  • 09:34 WIB. Lawan Korupsi - KPK yakin Presiden Jokowi punya komitmen lawan korupsi.
  • 09:33 WIB. Pansus - Pansus Hak Angket akan panggil ulang KPK.
  • 09:32 WIB. Opini WTP - Mendes bantah suruh anak buahnya suap Opini WTP.
  • 09:31 WIB. BUMN - Menteri Rini sebut akhir tahun 2017 akan ada dua Holding BUMN.
  • 09:30 WIB. Jakarta - Djarot usulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.
  • 09:29 WIB. Gedung DPR - Sekjen DPR tegaskan gedung DPR tidak miring.
  • 09:28 WIB. Guru PAUD - Presiden Jokowi akan naikan gaji guru PAUD.
  • 09:27 WIB. e-Money - BI tetapkan patok tarif isi ulang e-Money Rp1.500.
  • 09:26 WIB. Parpol - PKS minta audit dana parpol.
  • 09:25 WIB. e-KTP - KPK yakin dapat keluarkan bukti terkait Setya Novanto.
  • 08:23 WIB. Liga Jerman (21/9) - Hamburg SV 0 - 3 Bayer Leverkusen
  • 08:21 WIB. Liga Jerman (21/9) - Hertha Berlin 1 - 2 Bayern Leverkusen

Aksi Pengibaran Bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne Tindakan Kriminal

Foto Berita Aksi Pengibaran Bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne Tindakan Kriminal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi I DPR menilai pengibaran bendera Papua merdeka di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne pada Jumat (6/1) merupakan tindakan kriminal sehingga Kepolisian Australia harus menyelidiki siapa penerobos yang mengibarkan bendera tersebut, kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris.

"Aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne adalah tindakan kriminal, kepolisian Australia harus menangkap dan mengusut pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," kata Charles di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Dia mengatakan perwakilan diplomatik ialah wilayah extrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Karena itu menurut dia, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional. "Oleh karena itu, sebagai 'host country', pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI disana," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Karena itu menurut dia, semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional.

"Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Australia," katanya. Charles menegaskan bahwa Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana itu karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia pada Jumat (6/1).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, melalui pernyataan pers, di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia, serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 12.50 waktu setempat, saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia itu tengah melakukan ibadah sholat Jumat. Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, dan kemudian memanjat pagar tembok premis Indonesia itu, yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

Adalah kewajiban negara tuan rumah yang menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar presmis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara itu. Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari Kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu.

Selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yuridiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler. Karena itu, Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler RI. (Ant)

Tag: Papua, indonesia-australia, Australia

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5906.573 5.247 559
2 Agriculture 1792.667 9.340 18
3 Mining 1473.095 -1.977 44
4 Basic Industry and Chemicals 613.275 5.652 67
5 Miscellanous Industry 1321.575 -13.504 41
6 Consumer Goods 2561.165 12.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.691 -0.883 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1222.838 -4.916 60
9 Finance 990.127 -0.029 89
10 Trade & Service 923.791 3.159 130
No Code Prev Close Change %
1 OKAS 436 545 109 25.00
2 MTSM 260 308 48 18.46
3 FPNI 224 262 38 16.96
4 AHAP 160 187 27 16.88
5 KBLI 396 456 60 15.15
6 MLIA 550 610 60 10.91
7 AKKU 50 55 5 10.00
8 BWPT 262 288 26 9.92
9 INKP 3,920 4,240 320 8.16
10 ESSA 1,630 1,760 130 7.98
No Code Prev Close Change %
1 GOLD 620 525 -95 -15.32
2 BMAS 412 374 -38 -9.22
3 UNIT 240 224 -16 -6.67
4 NAGA 224 210 -14 -6.25
5 MBAP 2,540 2,390 -150 -5.91
6 SMMT 137 129 -8 -5.84
7 LPLI 192 181 -11 -5.73
8 BUMI 224 212 -12 -5.36
9 ARTA 374 354 -20 -5.35
10 PTSN 189 179 -10 -5.29
No Code Prev Close Change %
1 ELSA 292 314 22 7.53
2 BUMI 224 212 -12 -5.36
3 ICON 100 101 1 1.00
4 MEDC 845 895 50 5.92
5 PBRX 470 470 0 0.00
6 KBLI 396 456 60 15.15
7 INDY 2,050 1,980 -70 -3.41
8 META 167 174 7 4.19
9 BWPT 262 288 26 9.92
10 TRAM 165 165 0 0.00