Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:34 WIB. Politik - Sandiaga segera jengguk Ahok.
  • 11:33 WIB. Media - DPR minta pemerintah beri ruang untuk media daring.
  • 11:32 WIB. Jakarta - Anies minta kali Serua dikeruk.
  • 11:32 WIB. Energi - Jonan: 2.500 desa belum miliki listrik.
  • 11:31 WIB. Otomotif - Holden stop produksi di Australia.
  • 10:39 WIB. KTT D-8 - Deklarasi Istanbul akomodasi usulan Indonesia.
  • 10:37 WIB. Korea Utara - Myanmar usir diplomat Korea Utara terkait sanksi PBB.
  • 10:36 WIB. Korsel - Persiapan hadapi perang, Korea Selatan bentuk unit spionase baru.
  • 10:33 WIB. Gender - Indonesia peringkat 88 dalam kesetraan gender.
  • 10:33 WIB. KTT D-8 - KTT D-8 diakhiri dengan 'Dekalarasi Istanbul'.
  • 10:30 WIB. Trump - Diplomat Korea Utara sebut Trump sedang bermain 'Sepak Bola Nuklir'.
  • 10:29 WIB. Polandia - Polandia hapus simbol palu arit di kuburan Tentara Merah.
  • 10:26 WIB. Nuklir - Iran dituding mencoba kembangkan rudal bertipe nuklir.
  • 10:23 WIB. Duterte - Duterte minta pihak Indonesia 'ledakkan' bajak laut di perairan regional.
  • 10:22 WIB. Irlandia - Pasca terjangan Badai Ophelia, Badai Brian akan hantam garis pantai Irlandia.

BPK Tegaskan, Tak Ikut Pemerintah Naikan Tarif PNBP

Foto Berita BPK Tegaskan, Tak Ikut Pemerintah Naikan Tarif PNBP
Warta Ekonomi.co.id, Gowa -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pihaknya tidak mendorong pemerintah dalam menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, penetapan jenis dan tarif PNBP sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, dalam hal ini PP Nomor 60 Tahun 2016.

"BPK tidak dalam posisi untuk mendorong penetapan tarif tertentu," ujar Harry usai meresmikan Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (9/1/2017).

Harry menambahkan, pemeriksaan atas PNBP di Kepolisian sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam audit BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga setiap tahunnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Peraturan itu dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50/2010 tentang hal yang sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

PP itu mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp100.000. Untuk roda empat, dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. (Ant)

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Harry Azhar Azis

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51