Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:29 WIB. Garuda - Menteri Rini Soemarno minta maskapai Garuda Indonesia memperbanyak paket wisata domestik.
  • 21:28 WIB. Volvo - Volvo Cars menggandakan investasi di pabrik di AS untuk menambah produksi dengan dana US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. Korut - Korut akan membalas ancaman serangan militer dari AS dengan melakukan uji coba senjata nuklir yang lebih dahsyat.
  • 21:26 WIB. CSR - Lotte Mart menggandeng Baznas mengajak pelanggan berdonasi membantu masyarakat kurang mampu.
  • 21:25 WIB. Pelindo II - Pelindo II bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada akhir September 2017.
  • 21:24 WIB. Bappenas - Bappenas menawarkan berbagai proyek infrastruktur kepada pada investor asal Korea.
  • 21:23 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan menunda pengiriman total 20 pesawat untuk perusahaan dan unit usahanya.
  • 21:22 WIB. Kemenhub - Kemenhub bakal meningkatkan keandalan menara suar guna mendukung program Tol Laut.
  • 21:21 WIB. Bogor - Pemkot Bogor memastikan kelangkaan pasokan air bersih akibat proyek Tol Bocimi bisa kembali normal pada akhir pekan ini.
  • 21:20 WIB. MICE - Multielok Cosmetic menjual 3.000 saham di Pigeon Indonesia kepada Pigeon Singapore Pte. Ltd.
  • 21:19 WIB. Kemenperin - Kemenperin semakin gencar mempromosikan potensi investasi kawasan industri di luar pulau Jawa.
  • 20:54 WIB. Kemenperin - Kemenperin memperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok pada tahun ini akan menurun.

Ketua DPR Minta Pemerintah Australia Investigasi Pengibaran Bendera

Foto Berita Ketua DPR Minta Pemerintah Australia Investigasi Pengibaran Bendera
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Setya Novanto meminta pemerintah Australia menginvestigasi peristiwa pengibaran bendera bintang kejora di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne pada Jumat (6/1) karena sudah termasuk tindakan kriminal yang tidak bisa ditoleransi. "Indonesia meminta Australia menginvestigasi untuk diproses secara hukum pelaku pengibaran bendera di KJRI Melbourne. Itu tindakan kriminal dan tidak bisa ditoleransi serta melanggar konvensi Wina," kata Novanto di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Novanto menjelaskan dalam pola hubungan diplomatik, pihak Australia sebagai "House Country" harus benar-benar menjaga aset pemerintah Indonesia. Dia mengatakan tindakan pengibaran bendera itu termasuk kriminal yang tidak bisa ditoleransi karena melanggar hukum dan konvensi Wina tahun 1961 dan 1963.

"Karena ini hubungan diplomatik, pihak Australia harus betul-betul mengakui, hubungan diplomatik harus betul-betul dijaga termasuk aset-aset berkaitan aset negara," ujarnya. Novanto meminta investigasi atas insiden tersebut harus dilakukan dengan baik agar ke depan tidak terulang.

Apalagi, menurut dia, sebelumnya muncul persoalan dugaan pelecehan terhadap Pancasila oleh oknum militer Australia. "Soal itu saya percayakan kepada Panglima TNI dan Menhan untuk melakukan pemberhentian sementara kerja sama terkait dengan militer. Saya juga mengapresiasi Menteri Luar Negeri melakukan langkah cepat, ini harus ditindaklanjuti terus," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia pada Jumat (6/1).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, melalui pernyataan pers, di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia, serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 12.50 waktu setempat, saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia itu tengah melakukan ibadah sholat Jumat. Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, dan kemudian memanjat pagar tembok presmis Indonesia itu, yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

Adalah kewajiban negara tuan rumah yang menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar presmis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara itu. Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari Kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu.

Selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yurisdiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler. Karena itu, Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler RI. (Ant)

Tag: Setya Novanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92