Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:05 WIB. Lampung - Pemprov Lampung menyatakan siap menjadi sentra tanaman pangan dan hortikultura nasional.
  • 20:47 WIB. Bali - Bali mengekspor berbagai jenis cenderamata berbahan baku kulit sebesar US$818.566 selama bulan Agustus 2017.
  • 20:47 WIB. DPD - DPD meminta manajemen Kawasan Industri Medan menghentikan pungutan liar terhadap angkutan.
  • 20:45 WIB. KKP - KKP menyatakan berbagai regulasi yang dikeluarkan tidak berdampak buruk terhadap ekspor ikan kerapu.
  • 20:42 WIB. BTN - BTN Kendari menyatakan optimis mencapai target pembangunan 1.945 unit rumah bersubsidi pada 2017.
  • 20:41 WIB. Gezhoiba - Gezhoiba Group berminat berinvestasi di Kalimantan Utara pada sektor kelistrikan.
  • 20:39 WIB. Adira Finance - Adira Finance mengelola piutang dari 3,7 juta konsumen sebesar Rp45,6 triliun di akhir 2017.
  • 20:38 WIB. Indosat Ooredoo - Indosat Ooredoo menyasar pendukung Bali United dengan melakukan acara meet and greet.
  • 20:37 WIB. BFI Finance - BFI Finance mulai menyasar nasabah generasi millennial memasuki era digital.
  • 20:33 WIB. APHI - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia berharap solusi terbaik menyusul SK Menteri LHK yang membatalkan RKU RAPP.
  • 20:33 WIB. AS - Pemerintah AS meminta maaf atas larangan masuk untuk Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo.
  • 20:32 WIB. WOMF - Wahana Ottomitra Multiartha mencatatkan pertumbuhan laba bersih 78% pada akhir kuartal III-2017.
  • 20:25 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Villareal 4 - 0 Las Palmas
  • 18:22 WIB. Liga 1 (22/10) - Persela 1 - 0 Persib
  • 18:20 WIB. Liga 1 (22/10) - Perseru 2 - 1 Persipura

Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi

Foto Berita Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK meyakini dapat menjerat korporasi, yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Kami kan tidak bisa menyebut target korporasi siapa, tidak bisa, tapi yang jelas kami akan evaluasi sebetulnya kalau korporasi undang-undangnya itu memungkinkan siapa pun orangnya termasuk korporasi jadi bisa (dipidana). Perma itu tidak membatasi kapan kejadiannya karena UU sudah menegaskan 'barang siapa' artinya termasuk korporasi dan pengurusnya. Kalau kami mau menuntut keterlibatan korporasi tahun 2015 juga bisa saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016" di gedung KPK Jakarta, Senin (9/1/2017).

Pada 29 Desember 2016, MA menerbitkan Perma 13/2016 berisi pedoman yang jelas dan tegas bagi penegak hukum dalam penanganan kejahatan korporasi. "Nanti akan kami evaluasi, masing-masing korporasi apa, (termasuk BUMN karya), itu juga tidak ada alasan," tegas Alexander.

Namun Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui bahwa menjerat BUMN sedikit sulit terkait perhitungan kerugian keuangan negara. "Tetapi untuk BUMN itu memang agak susah karena alibinya 'tricky' karena itu kan kerugian keuangan negara tetapi diterima oleh BUMN. BUMN ini kan adalah bagian dari negara. Jadi, itu agak 'tricky' kalau kami mengambil dendanya. Jadi seperti mengambil dari kantong kanan masuk ke kantong kiri," kata Laode.

Meski demikian, Laode meyakini bahwa individu-individu di dalam BUMN ikut menikmati keuntungan dari saat melakukan tindak pidana korupsi menggunakan nama BUMN. "Sebenarnya kalau yang masuk ke BUMN itu saya yakin dinikmati oleh individu-individu BUMN itu sendiri, bukan dari BUMN-nya. Saya yakin seperti itu. Tetapi kalau 'pure' korporasi itu coba kita cari, tetapi sekarang itu kita ada patokannya supaya KPK lebih gampang bekerja," tambah Laode.

Meski demikian, Laode juga enggan menyampaikan apa saja korporasi yang sudah masuk dalam radar KPK. "Yah tidak bisa kita bicara ini perusahaan yang mana, tetapi yah kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi kita akan tindak," ungkap Laode singkat.

Perma No 13 tahun 2016 itu mengindentifkasi kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian yaitu Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Perma juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Ketentuan ini tidak saja menguntungkan Penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengelola barang sitaan namun juga menyelematkan tersangka atau terdakwa dari risiko kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran pidana denda atau uang pengganti. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51