Mahasiswa Makassar Bakar Ban Tolak Kenaikan PNBP

Warta Ekonomi, Makassar -

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Makassar menggelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2016.

Dalam aksinya di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (10/1/2017), mahasiswa tegas menolak regulasi tersebut karena berimbas pada kenaikan tarif STNK, SIM, BPKB, SKCK, STCK, dan beberapa item lainnya.

Koordinator aksi tersebut, Syahrul Minwar, mengatakan kenaikan tarif?PNBP bisa memicu inflasi. Musababnya, biaya ekonomi di sektor transportasi barang dan jasa diprediksi akan mengalami lonjakan.

"Kami jelas tolak karena bisa picu inflasi. Juga mempengaruhi logistik yang bisa memperburuk perekonomian nasional dan ekonomi rumah tangga," kata Syahrul.

Syahrul menyebut pemerintah semestinya melihat kondisi masyarakat sebelum memutuskan?kebijakan tersebut. Terlebih kenaikan PNBP diiringi dengan dialihkannya subsidi listrik dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Itu jelas memperburuk kondisi perekonomian masyarakat. Harusnya pemerintah memikirkan beban masyarakat itu," tutur dia.

Guna memastikan perekonomian masyarakat tidak semakin terpuruk, pihaknya meminta agar PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut dicabut. Setidaknya, untuk saat ini pemerintah melakukan kajian dan evaluasi mendalam terkait regulasi yang dinilainya sangat memberatkan. Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan regulasi lama yakni PP Nomor 50 Tahun 2010.

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan PNBP, tarif listrik, dan bahan bakar minyak.

"Kami sesalkan sikap pemerintah yang menjadikan kenaikan PNBP, tarif listrik dan bahan bakar sebagai 'alibi' untuk menambah pendapatan negara," ucap salah seorang pengurus ISMEI, Andi Rante.

Andi juga mengkritisi pelbagai program pemerintahan Jokowi-JK yang disebutnya hanya isapan jempol belaka. Buktinya, pelbagai kebijakannya sangat tidak pro-rakyat. "Paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak mampu menjadikan Indonesia berdaulat dalam bidang ekonomi," katanya.?