Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:24 WIB. Lawan Korupsi - Mendagri sebut pelaku korupsi tidak punya malu.
  • 15:23 WIB. OTT - Mendagri harap OTT Wali Kota Cilegon yang terakhir.
  • 15:22 WIB. Film Sejarah - PDIP dukung pemerintah produksi ulang film G30S/PKI.
  • 15:22 WIB. Pansus KPK - PDIP isyaratkan Pansus perpanjang masa kerja.
  • 15:21 WIB. Pilgub Jabar - Dedi Mulyadi sebut Golkar masih buka peluang untuk koalisi.
  • 15:20 WIB. Pansus - Fahri Hamzah melunak usai Presiden kritisi soal Pansus KPK.
  • 15:20 WIB. Jakarta - Gubernur Djarot santai soal kritik terkait pemilihan gubernur.
  • 15:19 WIB. Gunung Agung - Kemenhub sebut abu vulkanik gunung Agung seperti silet yangdilempar ke pesawat.
  • 15:18 WIB. Gunung Agung - Hotel dekat gunung Agung sudah kosongkan kamar.
  • 15:17 WIB. Tol - Menhub minta Tol Trans Jawa harus akomodasi pedagang lokal.
  • 15:16 WIB. Pilgub Jabar - Deddy Mizwar imbau generasi muda untuk lebih kreatif lagi.
  • 15:14 WIB. Nikahsirrih.com - Ketua RW mengaku kecolongan dengan tindakan warganya.
  • 15:14 WIB. Reklamasi - KNTI sebut reklamasi bentuk keserakahan pengusaha.
  • 15:13 WIB. Pil Zombie - Polda DIY gandeng BNN cegah Pil Zombie masuk daerahnya.
  • 14:20 WIB. Gadget - iPhone 8 Plus didaulat jadi ponsel dengan kamera terbaik saat ini.

Hadapi WNA Ilegal, Kemenkop Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan

Foto Berita Hadapi WNA Ilegal, Kemenkop Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) siap menggencarkan pelatihan kewirausahaan di daerah-daerah yang marak oleh kehadiran warga negara asing (ilegal). Salah satu daerah yang menjadi sasaran Kemenkop UKM adalah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Prakoso Budi Susetyo mengakui kehadiran WNA ilegal yang membangun usaha di daerah di Indonesia mengancam eksistensi pelaku usaha tanah air. Ia menambahkan semangat berwirausaha masyarakat perlu didorong dalam menghadapi kehadiran WNA ilegal.

"Kita akui gairah berwirausaha masyarakat di Indonesia masih kurang. Khusus di Sultra, saya pasti datang. Tapi, mereka juga harus punya semangat untuk belajar dan berwirausaha karena kalau tidak maka pelatihan akan sia-sia," katanya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Prakoso menjelaskan bahwa pada tahun 2017 pihaknya akan fokus meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan Kemenkop UKM juga akan mengakomodir pelatihan di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca-bencana.

"Pendampingan bagi peserta diklat KUMKM berjumlah 1.500 orang tersebar di 34 provinsi," imbuhnya.

Ia mengatakan Kemenkop UKM akan menjajaki kerja sama dengan BUMN/BUMS besar di Indonesia dalam melakukan pelatihan kewirausahaan. Disampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan korespondensi dengan beberapa perusahaan seperti BRI, Bank Mandiri, dan BCA.

"Saya ingin mengajak BUMN/BUMS sama-sama meluncurkan program kewirausahaan. Kita tidak minta uang kepada mereka, kita cuma ingin bareng-bareng menggelar kegiatan kewirausahaan. Kami punya anggaran dan kalau mereka kurang maka kami bisa tambahi. Jadi, kalau kami bisa latih 10 orang dan 10 perusahaan masing-masing bisa latih 10 orang maka akan ada 100 lebih wirausahawan," tegasnya.

Disampaikan, sinergi antara pemerintah dan korporasi dalam menggelar pelatihan kewirausahaan sangat penting untuk mencetak wirausahawan unggul.

"Kita cuma ingin sama-sama, cuma ingin melakukan sinergi," tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan memastikan pihaknya serius menghadapi permasalahan TKA ilegal yang ada di Sultra.

"Besok (Rabu) kami akan lakukan FGD dengan isu utama adalah TKA yang selama ini dinilai menyalahi aturan atau tidak. Kemudian akan didiskusikan bersama kepala daerah di Sultra dan Sulteng," kata Suryawirawan.

Ia mengaku bahwa dari sejak awal mengikuti proyek smelter yang ada di Indonesia ternyata ada tiga kekurangan daerah atau lokal dibanding dengan tenaga kerja asing.  Ia juga mengingatkan bahwa TKA tersebut tidak menjadi buruh kasar, tetapi bekerja sesuai keahliannya seperti pemasangan tungku pemurnian yang hanya bisa dilakukan oleh mereka.

"Kita tidak memiliki teknologinya, industri pendukung, dan sumber daya manusia untuk membangun smelter tersebut. Karena itu, jangan salah artikan keberadaan TKA karena mereka tidak selamanya tinggal di sini. Hanya berada ketika ada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, setelah itu pulang ke negaranya dan akan digantikan dengan orang lain dengan kapasitas keahlian berbeda," pungkasnya.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Prakoso Budi Susetyo, Tenaga Kerja Asing Ilegal

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92