Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:24 WIB. Lawan Korupsi - Mendagri sebut pelaku korupsi tidak punya malu.
  • 15:23 WIB. OTT - Mendagri harap OTT Wali Kota Cilegon yang terakhir.
  • 15:22 WIB. Film Sejarah - PDIP dukung pemerintah produksi ulang film G30S/PKI.
  • 15:22 WIB. Pansus KPK - PDIP isyaratkan Pansus perpanjang masa kerja.
  • 15:21 WIB. Pilgub Jabar - Dedi Mulyadi sebut Golkar masih buka peluang untuk koalisi.
  • 15:20 WIB. Pansus - Fahri Hamzah melunak usai Presiden kritisi soal Pansus KPK.
  • 15:20 WIB. Jakarta - Gubernur Djarot santai soal kritik terkait pemilihan gubernur.
  • 15:19 WIB. Gunung Agung - Kemenhub sebut abu vulkanik gunung Agung seperti silet yangdilempar ke pesawat.
  • 15:18 WIB. Gunung Agung - Hotel dekat gunung Agung sudah kosongkan kamar.
  • 15:17 WIB. Tol - Menhub minta Tol Trans Jawa harus akomodasi pedagang lokal.
  • 15:16 WIB. Pilgub Jabar - Deddy Mizwar imbau generasi muda untuk lebih kreatif lagi.
  • 15:14 WIB. Nikahsirrih.com - Ketua RW mengaku kecolongan dengan tindakan warganya.
  • 15:14 WIB. Reklamasi - KNTI sebut reklamasi bentuk keserakahan pengusaha.
  • 15:13 WIB. Pil Zombie -¬†Polda DIY gandeng BNN cegah Pil Zombie masuk daerahnya.
  • 14:20 WIB. Gadget - iPhone 8 Plus didaulat jadi ponsel dengan kamera terbaik saat ini.

INDEF: Sektor Infrastruktur Lebih Tepat Dibiayai Perbankan Syariah

Foto Berita INDEF: Sektor Infrastruktur Lebih Tepat Dibiayai Perbankan Syariah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebutuhan pendanaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun kedepan ditaksir mencapai Rp4,900 triliun. Hal tersebut menjadi gula-gula tersendiri bagi sektor perbankan untuk masuk dan membiayai ragam proyek infrastruktur tanah air.

Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pembiayaan yang bersifat jangka panjang seperti pembiayaan proyek infrastruktur dan juga sektor riil seperti pertanian, perkebunan dan juga properti sangat tepat dibiayai dengan skema syariah. Pasalnya melalui skema ini bunga dan resiko atas proyek yang ditanggung, baik itu oleh debitur maupun kreditur bersifat tetap. “Kalau di Konvensional kan bunganya fluktuatif, jadi tidak tepat untuk pembiayaan jangka panjang,” katanya kepada wartaekonomi, Rabu (11/1/2017).

Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan pembiayaan syariah segala hal yang sifatnya bunga dan juga resiko sudah disepakat diawal, jadi mengurangi resiko kerugian di salah satu pihak. Untuk itu, perbankan syariah harus lebih agresif dan kreatif lagi dalam mengelola portofolio kreditnya untuk lebih tepat sasaran.

Meski begitu, Enny menambahkan untuk menggenjot pembiayaan di sektor infrastruktur dibutuhkan dana pihak ketia (DPK) yang berkualitas dan juga kuat. Nah selama ini dana pihak ketiga yang ada hanya bersifat jangka pendek, artinya perbankan syariah bakal mengalami kesulitan likuiditas secara jangka panjang jika hanya mengandalkan dana murah saja.

“Sukuk merupakan instrumen pendanaan yang baik, tetapi pengelolaan DPK dengan baik juga harus tetap dilakukan, agar volumenya terus bertambah dan juga kuat,” tutupnya.

Tag: Infrastruktur, Keuangan Syariah

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92