Fadli Tuding Polisi Salahgunakan Kewenangan

Pimpinan DPR menilai aparat kepolisian telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan terkait penanganan orang-orang yang dituduh makar. Indikatornya, ada banyak perbedaan penanganan kepolisian dalam proses pemeriksaan kasus makar dengan penistaan agama.

"Kami menerima pengaduan serupa dari putri kandung Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputeri, dan kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, terkait penanganan pemeriksaan tertuduh makar dengan cara interogasi sebagai abuse of power," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, disela-sela menerima kunjungan rombongan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke DPR Senayan, Rabu (11/1/2017).

Politikus Partai Gerindra ini menilai carut-marutnya situasi saat ini tercoreng dengan adanya agenda terselubung asing untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal senada diungkap Fahri Hamzah. Wakil ketua DPR asal Fraksi PKS itu mengungkapkan kebingungannya dengan aparat kepolisian yang menerapkan pasal-pasal Makar yang sudah ditiadakan.

"Saya khawatir tindakan kepolisian menakut-nakuti rakyat justru memunculkan perlawanan yang sesungguhnya, dan saya yakin Presiden Joko Widodo tidak menginginkan hal itu saat saya bertemu beliau," ujarnya didampingi ketua Pansus RUU Terorisme dari Komisi III DPR, Romo M Syafii, di tempat sama.

Sementara itu Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib Rizieq Syihab, mengungkapkan kegalauannya dengan sikap kepolisian yang diskriminasi terhadap ulama yang ikut membangun NKRI.

"Aksi Bela Islam I (14/10), II (4/11), III (2/12) tahun 2016, yang dilaksanakan secara damai merupakan murni gerakan hukum dan bukan aksi makar. Tetapi ada gerakan sistematis dan massif yang mendiskredit seolah-olah anti-kebhinnekaan dan NKRI termasuk pidato pimpinan partai politik baru-baru ini," ujarnya didampingi sejumlah tokoh GNPF MUI termasuk ustadz Bachtiar Nasir.