Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:24 WIB. Lawan Korupsi - Mendagri sebut pelaku korupsi tidak punya malu.
  • 15:23 WIB. OTT - Mendagri harap OTT Wali Kota Cilegon yang terakhir.
  • 15:22 WIB. Film Sejarah - PDIP dukung pemerintah produksi ulang film G30S/PKI.
  • 15:22 WIB. Pansus KPK - PDIP isyaratkan Pansus perpanjang masa kerja.
  • 15:21 WIB. Pilgub Jabar - Dedi Mulyadi sebut Golkar masih buka peluang untuk koalisi.
  • 15:20 WIB. Pansus - Fahri Hamzah melunak usai Presiden kritisi soal Pansus KPK.
  • 15:20 WIB. Jakarta - Gubernur Djarot santai soal kritik terkait pemilihan gubernur.
  • 15:19 WIB. Gunung Agung - Kemenhub sebut abu vulkanik gunung Agung seperti silet yangdilempar ke pesawat.
  • 15:18 WIB. Gunung Agung - Hotel dekat gunung Agung sudah kosongkan kamar.
  • 15:17 WIB. Tol - Menhub minta Tol Trans Jawa harus akomodasi pedagang lokal.
  • 15:16 WIB. Pilgub Jabar - Deddy Mizwar imbau generasi muda untuk lebih kreatif lagi.
  • 15:14 WIB. Nikahsirrih.com - Ketua RW mengaku kecolongan dengan tindakan warganya.
  • 15:14 WIB. Reklamasi - KNTI sebut reklamasi bentuk keserakahan pengusaha.
  • 15:13 WIB. Pil Zombie - Polda DIY gandeng BNN cegah Pil Zombie masuk daerahnya.
  • 14:20 WIB. Gadget - iPhone 8 Plus didaulat jadi ponsel dengan kamera terbaik saat ini.

Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya

Foto Berita Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, menilai aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR ini menuai kontra. Bahkan aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Lanjutnya, Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," tambahnya.

Lebih jauh Agus menegaskan, "Hal ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," ungkapnya.

Menurut Agus, aturan ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR.

"Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut," tukasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92