Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 12:47 WIB. Teknologi - Uni Emirat Arab resmi miliki Menteri Artificial Intelligence, Omar Bin Sultan Al Olama (27).
  • 11:18 WIB. Smartphone - Apple optimis kecanggihan ponsel masa depan dengan teknologi AI.
  • 11:15 WIB. Smartphone - Snapdragon 660 jadi pemikat di ponsel anyar HTC, HTC U11 Life.
  • 11:12 WIB. Samsung - Gandeng DeePhi Tech, prosesor anyar Samsung bakal punya kecerdasan buatan.
  • 11:08 WIB. Smartphone - 100 ribu Nokia 7 ludes dipesan di penjualan perdana.
  • 11:07 WIB. Apple - Steve Wozniak, pendiri Apple: Saya senang dengan iPhone 8 saya.
  • 10:43 WIB. Cristiano Ronaldo - Ronaldo sabet penghargaan 'FIFA Best Male Player Award' kalahkan Lionel Messi.
  • 09:36 WIB. DKI Jakarta - Anies lakukan sidak ke kantor Kelurahan Cikini.
  • 09:35 WIB. Politik - Deddy Mizwar sebut hubungannya dengan Gerindra dalam keadaan baik.
  • 09:34 WIB. e-KTP - KPK serius selesaikan kasus megakorupsi e-KTP.
  • 09:33 WIB. Energi Listrik - Luhut tegaskan tidak ada revisi pada target 35.000 MW.
  • 09:32 WIB. Pilkada - Wiranto sebut Pilkada masih rawan konflik.
  • 09:26 WIB. Badai Lan - Diterjang Badai Lan, warga Jepang mengungsi.
  • 09:24 WIB. Korea Utara - Korea Utara dapat proyek jutaan dollar dari Afrika Selatan.
  • 09:23 WIB. Korea Utara - Seorang mahasiswi Korea Utara bernama Grace Jo lari ke AS demi hindari kebrutalan rezim Kim Jong-un.

Perketat Syarat, Kemenkeu Ubah Aturan Dealer Utama SUN

Foto Berita Perketat Syarat, Kemenkeu Ubah Aturan Dealer Utama SUN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan melakukan perubahan peraturan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 199/PMK.08/2015. Perubahan selanjutnya terhadap peraturan dimaksud tertuang dalam PMK Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

Perubahan ini sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan evaluasi dealer utama serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dealer utama berdasarkan tata kelola yang baik. Selain itu, syarat dealer utama yang diperketat ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja sama antara pemerintah dan JP Morgan Chase Bank sebagai salah satu dealer utama SUN. Namun, JP Morgan diputus kerja samanya beberapa waktu lalu setelah mempublikasikan hasil riset yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

"Dalam pokok-pokok materi perubahan PMK pada Pasal 5 menyatakan kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerima atau menolak permohonan bank atau perusahaan efek menjadi dealer utama dengan mempertimbangan rekam jejak bank atau perusahaan efek yang mengajukan permohonan sebagai calon dealer utama, termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan/atau efektivitas penerapan sistem dealer utama," tulis keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Kemudian pada pasal 5A menerangkan apabila dealer utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi, dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya maka dealer utama menyampaikan pemberitahuan kepada menteri keuangan untuk dapat ditunjuk kembali menjadi dealer utama sepanjang tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai dealer utama.

Lalu pada pasal 7A juga ditegaskan kewajiban dealer utama untuk menjaga hubungan kemitraan dengan pemerintah Rl yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan NKRI.

"Pengecualian diberlakukan terhadap surat perbendaharaan negara tenor tiga bulan dalam perhitungan kewajiban aktivitas dealer utama pada lelang SUN di pasar perdana termaktub dalam pasal 78," terangnya.

Dengan penyempurnaan peraturan dealer utama tersebut diharapkan peran dealer utama dalam pengembangan pasar surat utang negara semakin efektif dan meningkat, termasuk dalam peningkatan likuiditas, efisiensi, dan transparansi di pasar sekunder surat utang negara.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,625.67 3,589.31
British Pound GBP 1.00 17,969.80 17,787.37
China Yuan CNY 1.00 2,051.82 2,031.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,597.00 13,461.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.42 10,519.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,742.83 1,725.33
Dolar Singapura SGD 1.00 9,993.39 9,892.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,991.43 15,827.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,212.14 3,177.76
Yen Jepang JPY 100.00 11,997.71 11,874.56

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5950.026 20.477 563
2 Agriculture 1751.129 -2.958 18
3 Mining 1552.962 25.084 45
4 Basic Industry and Chemicals 640.078 5.136 68
5 Miscellanous Industry 1356.573 4.636 43
6 Consumer Goods 2515.806 9.475 45
7 Cons., Property & Real Estate 505.801 1.377 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.060 -0.919 58
9 Finance 1032.495 2.054 90
10 Trade & Service 916.336 3.244 131
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 76 102 26 34.21
2 ZINC 575 715 140 24.35
3 RIMO 496 615 119 23.99
4 AKKU 51 62 11 21.57
5 BRMS 58 70 12 20.69
6 TRAM 152 183 31 20.39
7 IMAS 900 1,050 150 16.67
8 ALTO 358 410 52 14.53
9 BYAN 8,000 9,000 1,000 12.50
10 BUMI 212 236 24 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MTWI 685 515 -170 -24.82
2 HOME 214 170 -44 -20.56
3 HDTX 390 312 -78 -20.00
4 FMII 540 454 -86 -15.93
5 MREI 4,500 3,860 -640 -14.22
6 INTD 420 366 -54 -12.86
7 MDKI 284 250 -34 -11.97
8 CANI 336 296 -40 -11.90
9 VICO 292 262 -30 -10.27
10 BRAM 7,775 7,000 -775 -9.97
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 152 183 31 20.39
2 HOME 214 170 -44 -20.56
3 BUDI 98 96 -2 -2.04
4 BUMI 212 236 24 11.32
5 RIMO 496 615 119 23.99
6 TLKM 4,270 4,250 -20 -0.47
7 WIKA 1,900 1,990 90 4.74
8 PGAS 1,680 1,745 65 3.87
9 PBRX 500 494 -6 -1.20
10 LEAD 103 108 5 4.85

Recommended Reading

Selasa, 24/10/2017 05:55 WIB

Hakim PN Terjerat Kasus Marlina

Selasa, 24/10/2017 05:00 WIB

Busyro Ragukan Polri Bentuk Densus Tipikor

Selasa, 24/10/2017 04:00 WIB

KPK Terus Kembangkan Kasus e-KTP

Selasa, 24/10/2017 03:00 WIB

DPR Minta BPK Audit Otsus Aceh