Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:15 WIB. Apple - Apple melihat perangkat 'mobile'-nya sebagai sebuah 'platform' untuk kecerdasan buatan.
  • 22:13 WIB. China - Donald Trump desak China agar dapat menekan Korea Utara.
  • 22:12 WIB. Jepang - Jepang ke AS dan Korea Selatan: ancaman nuklir Korea Utara kritis dan sudah dekat.
  • 22:09 WIB. Hollywood - Director Film Hollywood, James Toback, hadapi beberapa laporan terkait tindak pelecehan seksual.
  • 22:05 WIB. Rohingya - PBB buka forum penggalangan dana untuk Rohingya.
  • 22:01 WIB. Nuklir - AS dikabarkan menempatkan pembom nuklir dengan level siaga tinggi.
  • 21:31 WIB. Bank Jateng - Bank Jateng direncanakan akan membuka kantor cabang di wilayah Yogyakarta.
  • 21:31 WIB. Daihatsu - Astra Daihatsu Motor Balikpapan optimistis peluncuran unit baru akan menggairahkan penjualan otomotif.
  • 21:29 WIB. Energi - Nebras Power menggandeng PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga gas uap senilai US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. MEDC - Mitsubishi Corporation resmi hengkang dari Medco Energi Internasional.
  • 21:26 WIB. GMFI - Garuda Maintenance Facility Aero Asia membukukan pendapatan US$310,5 juta pada kuartal III-2017.
  • 21:25 WIB. NTB - Pemprov Nusa Tenggara Barat mengklaim telah melakukan berbagai perbaikan akuntabilitas kinerja instansi.
  • 21:25 WIB. Zurich - Zurich Topas Life menargetkan tambahan 800 agen sampai dengan akhir tahun ini.
  • 21:24 WIB. ADHI -  Adhi Persada Properti menargetkan pelaksanaan tutup atap menara ketiga Taman Melati Margonda pada November mendatang.
  • 21:22 WIB. KAI - KAI mengeluarkan boarding pass elektronik guna memudahkan masyarakat dalam menggunakan moda kereta api.

DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional

Foto Berita DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk pengembangan perikanan di tempat tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1/2017), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian "karpet merah" kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, KKP perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya. (Ant)

Tag: Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,627.27 3,590.91
British Pound GBP 1.00 17,951.88 17,767.01
China Yuan CNY 1.00 2,054.68 2,034.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,603.00 13,467.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,638.91 10,529.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,743.55 1,726.01
Dolar Singapura SGD 1.00 9,987.52 9,885.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,012.09 15,850.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.84 3,181.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,957.63 11,837.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5950.026 20.477 563
2 Agriculture 1751.129 -2.958 18
3 Mining 1552.962 25.084 45
4 Basic Industry and Chemicals 640.078 5.136 68
5 Miscellanous Industry 1356.573 4.636 43
6 Consumer Goods 2515.806 9.475 45
7 Cons., Property & Real Estate 505.801 1.377 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.060 -0.919 58
9 Finance 1032.495 2.054 90
10 Trade & Service 916.336 3.244 131
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 76 102 26 34.21
2 ZINC 575 715 140 24.35
3 RIMO 496 615 119 23.99
4 AKKU 51 62 11 21.57
5 BRMS 58 70 12 20.69
6 TRAM 152 183 31 20.39
7 IMAS 900 1,050 150 16.67
8 ALTO 358 410 52 14.53
9 BYAN 8,000 9,000 1,000 12.50
10 BUMI 212 236 24 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MTWI 685 515 -170 -24.82
2 HOME 214 170 -44 -20.56
3 HDTX 390 312 -78 -20.00
4 FMII 540 454 -86 -15.93
5 MREI 4,500 3,860 -640 -14.22
6 INTD 420 366 -54 -12.86
7 MDKI 284 250 -34 -11.97
8 CANI 336 296 -40 -11.90
9 VICO 292 262 -30 -10.27
10 BRAM 7,775 7,000 -775 -9.97
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 152 183 31 20.39
2 HOME 214 170 -44 -20.56
3 BUDI 98 96 -2 -2.04
4 BUMI 212 236 24 11.32
5 RIMO 496 615 119 23.99
6 TLKM 4,270 4,250 -20 -0.47
7 WIKA 1,900 1,990 90 4.74
8 PGAS 1,680 1,745 65 3.87
9 PBRX 500 494 -6 -1.20
10 LEAD 103 108 5 4.85