Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:32 WIB. AS - AS yakin rencana uji coba rudal terbaru Korut tidak akan memberikan ancaman kepada Negeri Paman Sam tersebut.
  • 21:31 WIB. Ciputra - Ciputra menggandeng Jepang Mitsui Fudosan Residential merealisasikan apartemen pertama di Citra Raya Tangerang.
  • 20:36 WIB. BBM - Stok BBM jenis premium di sejumlah SPBU di Palu dan Sigi mengalami kekosongan.
  • 20:35 WIB. Kadin - Kadin mendesak Pelindo I untuk membatalkan kenaikan tarif kepelabuhanan di Pelabuhan Belawan.
  • 20:33 WIB. OJK - OJK optimistis perbankan di Bali kuat bertahan dari dampak erupsi Gunung Agung.
  • 20:32 WIB. OJK - OJK memprediksi perbaikan ekonomi Indonesia akan berlanjut pada 2018.
  • 20:31 WIB. MMLP - Mega Manunggal Property berencana membangun dua atau tiga gudang modern baru pada tahun depan.
  • 20:30 WIB. DKI Jakarta - Gubernur Anies Baswedan memberikan izin penggunaan Monas untuk Aksi Bela Palestina.
  • 20:28 WIB. Hino - Hino Motors Sales Indonesia telah meluncurkan Bus RN 285 Automatic Transmission.
  • 20:27 WIB. AS - Turki akan meluncurkan inisiatif untuk membatalkan keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Serikat Pekerja Kereta Api Tolak TKA Cina Ilegal

Foto Berita Serikat Pekerja Kereta Api Tolak TKA Cina Ilegal
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) dengan tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina. Sebab Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi.

Ketua SPKA Syafriadi mengatakan pihaknya masih toleran jika pekerja asal tirai bambu itu memiliki izin resmi dan bekerja di Indonesia sebagai pemilik perusahaan maupun tingkat pimpinan. Namun jika hanya sebatas pekerja kasar dan tidak memiliki surat resmi maka akan membahayakan keberadaan tenaga kerja lokal.

"Kami menolak TKA ilegal. Jangankan masuk PT KAI (Kereta Api Indonesia), menjadi pekerja perusahaan swasta tetapi berstatus ilegal pun, kami tolak.  Saya kira, kalau levelnya pimpinan, tidak masalah. Mungkin saja owner perusahaan tersebut. Tapi, kalau levelnya pekerja kasar, tentu saja secara tegas, kami tolak," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (18/1/2017)

Syafriadi menjelaskan apabila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah kongkret menyikapi TKA ilegal, maka tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Pihaknya pun mengapresiasi kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, yang merespon masalah TKA ilegal secara cepat. Namun tidak mudah dan berat menangkal TKA ilegal tersebut. Dia menduga keberadaan TKA asal negeri tirai bambu itu terindikasi unsur politik.

"Tidak tertutup kemungkinan, maraknya TKA ilegal itu terindikasi unsur politik,"katanya. Menurutnya, guna menyikapi dan menangkal masuknya TKA ilegal, pemeritah harus lebih tegas dan meningkatkan pengawasan.

"Kalau perlu, cabut aturan bebas visa. Soalnya, sangat mungkin aturan bebas visa itu dimanfaatkan para TKA ilegal," ujarnya. Dia menilai penghapusan bebas visa tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan. Meski tidak bebas visa, apabila wisatawan mancanegara  tertarik pada kepariwisataan nasional, mereka tetap saja berkunjung ke Indonesia. "Jadi, saya kira, pencabutan bebas visa tidak berefek pada dunia pariwisata," pungkasnya.

Tag: PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), Tenaga Kerja Asing Ilegal

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Sucipto

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17