Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:34 WIB. Politik - Sandiaga segera jengguk Ahok.
  • 11:33 WIB. Media - DPR minta pemerintah beri ruang untuk media daring.
  • 11:32 WIB. Jakarta - Anies minta kali Serua dikeruk.
  • 11:32 WIB. Energi - Jonan: 2.500 desa belum miliki listrik.
  • 11:31 WIB. Otomotif - Holden stop produksi di Australia.
  • 10:39 WIB. KTT D-8 - Deklarasi Istanbul akomodasi usulan Indonesia.
  • 10:37 WIB. Korea Utara - Myanmar usir diplomat Korea Utara terkait sanksi PBB.
  • 10:36 WIB. Korsel - Persiapan hadapi perang, Korea Selatan bentuk unit spionase baru.
  • 10:33 WIB. Gender - Indonesia peringkat 88 dalam kesetraan gender.
  • 10:33 WIB. KTT D-8 - KTT D-8 diakhiri dengan 'Dekalarasi Istanbul'.
  • 10:30 WIB. Trump - Diplomat Korea Utara sebut Trump sedang bermain 'Sepak Bola Nuklir'.
  • 10:29 WIB. Polandia - Polandia hapus simbol palu arit di kuburan Tentara Merah.
  • 10:26 WIB. Nuklir - Iran dituding mencoba kembangkan rudal bertipe nuklir.
  • 10:23 WIB. Duterte - Duterte minta pihak Indonesia 'ledakkan' bajak laut di perairan regional.
  • 10:22 WIB. Irlandia - Pasca terjangan Badai Ophelia, Badai Brian akan hantam garis pantai Irlandia.

Soal Suap Pajak, Jokowi Yakin KPK bisa Profesional

Foto Berita Soal Suap Pajak, Jokowi Yakin KPK bisa Profesional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo meyakini KPK bekerja profesional dalam memeriksa saksi kasus suap kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Handang Soekarno, yang diduga melibatkan kerabat Presiden bernama Arif Budi Sulistyo.

"Yang tidak bener ya diproses hukum saja, kita semuanya menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang ada di KPK dan saya yakin KPK bekerja profesional dalam semua kasus," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Presiden pun menyatakan sebelumnya sudah mengingatkan agar tidak ada orang yang membawa-bawa namanya dalam proyek atau persoalan apapun.

"Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tapi mungkin sudah lebih dari 5 kali saya sampaikan di sidang kabinet, waktu pertemuan dengan direksi, dirut-dirut BUMN, saya sampaikan jadi saya kira penjelasannya sangat jelas," tegas Presiden.

Dalam dakwaan Country Director PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Haniv dan Handang.

Dalam dakwaan disebutkan Arif yang merupakan PT Rakabu Sejahtera itu berperan untuk mempertemukan dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyampaikan keinginan Rajamohanan. Arief diduga adalah adik ipar Presiden Joko Widodo.

Terkait hal ini, KPK akan membuktikan peranan Arief dalam persidangan.

"Nama yang muncul yaitu Arief Budi Sulistyo dalam rangkaian perisitiwa ini diduga sebagai mitra bisnis terdakwa, dan mengenal Haniv yang merupakan pegawai Ditjen Pajak dan hubungannya dengan pihak lain," katanya.

"Apakah ada komunikasi-komunikasi terkait kewajiban pajak PT EKP dengan sejumlah pihak di Ditjen Pajak serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, kami akan buktikan satu per satu yang ada dalam dakwaan itu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada 14 Februari 2017.

Febri mengakui nama Arief tidak dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan karena ada strategi-strategi penyidik dalam kasus itu.

"Arief Budi Sulistyo pernah diperiksa dalam tahap penyidikan sekitar pertengahan Januari, ada kebutuhan dan strategi penyidikan agar penyidik fokus substansi penanganan perkara dan sampai menyusun dakwaan mengenai pemanggilan tersebut," ungkap Febri.

Suap itu digunakan untuk menghapus Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) masa pajak Desember 2014 sebesar Rp52,364 miliar dan Desember 2014 sebesar Rp26,44 miliar atau total Rp78,8 miliar.

Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak pun menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-07997/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 2 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51