Ketua Apindo Nilai, Kebijakan Pusat dan Daerah Harus Tersingkronisasi

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anthony Hilman menilai singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah penting bagi pelaku usaha karena hingga saat ini belum sesuai harapan.

"Saat ini komitmen pemerintah pusat untuk mendukung dunia usaha sudah sangat baik melalui reformasi birokrasi. Namun permasalahan di daerah itu yang masih belum mendukung sepenuhnya. Itu harus singkron," ujarnya saat menghadiri Musyawarah Provinsi DPP Apindo Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (23/2/2017).

Anthony menjelaskan kurang lancarnya dukungan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, termasuk Kalbar tersebut seperti soal perizinan dan pelayanan.

Namun ia mengakui memang ada juga beberapa di daereh, baik provisi atau kota/kabupaten, yang sudah jauh lebih baik.

"Investor ingin masuk ke suatu daerah tidak terlepas dari kemudahan perizinan dan layanan. Kembali lagi pemerintah pusat komitmen kuat namun daerah ini belum mendukung dan itu harus dirubah oleh birokrasi yang ada di daerah," kata dia.

Ia memaparkan sejak dulu, Apindo memiliki peran penting dalam pembangunan sektor rill di Indonesia. Untuk itu dan menunjang peran yang ada dalam membantu pemerintah memajukan ekonomi bangsa, dukungan dari berbagai hal sangat penting.

Terkait Kalbar, menurutnya di bidang ekonomi sangat potensial. Apalagi katanya secara geografis Kalbar berbatasan lanngsung dengan negara Malaysia.

"Di era MAE ini banyak peluag yang bisa diambil. Apalagi Kalbar berbatasan dengan negara tetangga," kata dia.

Untuk perekonomi Indonesia tahun 2017 ini menurutnya optimis tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sektor usaha menurutnya kaan bergeliat dan pihaknya berkomitmen meningkatkan potensi yang dimiliki dalam menunjang pembangunan Indonesia. (Ant)