Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menkop: Bank Sampah Harus Berperan Kembangkan UMKM

Menkop: Bank Sampah Harus Berperan Kembangkan UMKM Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga berharap peran dan fungsi bank sampah semakin luas. Bukan hanya sekedar pengelolaan sampah saja, tetapi juga pemberdayaan terhadap para anggotanya dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu disampaikan Puspayoga usai menyerahkan bantuan perkuatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR) kepada komunitas bank sampah Surabaya dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada komunitas bank sampah Mojokerto dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional? (HPSN) di pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/2/2017).

"Saya berharap bank sampah bisa berkontribusi untuk pengembangan UMKM kita," kata Puspayoga.

Bank sampah yang bisa mengajukan KUR, harus sudah mengantongi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dari Camat. Dengan izin itu, bank sampah bisa melakukan usaha jual beli sampah dan mendapatkan fasilitas KUR dengan nominal plafond? Rp 5 juta dan maksimal Rp 25 juta.

Kemenkop UKM dan Kementerian LHK bekerja sama mengintegrasikan bank sampah dengan kampung UKM digital. Kerja sama itu terwujud dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3/2016) silam.

Menurut Puspayoga, kementeriannya akan memfasilitasi kebutuhan UKM bank sampah dan kampung UKM digital mulai dari pelatihan lembaga, administrasi dan manajemen serta permodalan. Sehingga bank sampah bisa produktif dan terus berkembang di seluruh daerah.

"Kita bantu manajemen bank sampah dan akses pembiayaan dari KUR (kredit usaha rakyat) maupun pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir)," ujar Puspayoga.

Puspayoga juga menjelaskan bahwa program social technopreneur sangat penting direalisasikan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara pengembangan usaha berbasis teknologi. Misalnya, mendorong pengelolaan bank sampah hingga menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis.

"Kita sudah lihat hasilnya (produk daur ulang) bagus-bagus. Ini harus terus didorong agar semua? daerah bisa menghasilkan hasil daur ulang sampah semacam ini," kata Puspayoga.

Ke depan, Puspayoga menambahkan, pengembangan usaha berbasis? teknologi harus diperkuat sehingga proses hilirisasi bisa berjalan lebih baik.

"Social technopreneur harus bisa mengarah ke industrialisasi. Nanti perlunya kerja sama dengan kementerian perindustrian dan pertanian untuk produk pangan dan hortikultura seperti cabai atau tomat dan lainnya," katanya.

Kota Makassar menjadi model untuk pengelolaan bank sampah secara nasional dengan peran serta pemerintah daerah. Berbeda dengan model pengelolaan bank sampah di kabupaten/kota lain, Bank Sampah di Kota Makassar didukung oleh pemerintah kota, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Daur Ulang Sampah yang resmi dibentuk pada 2015.

Pemerintah Kota Makassar kini memiliki bank sampah pusat, yang mengumpulkan sampah dari unit bank sampah di kelurahan dengan harga yang pasti dan sarana transportasi yang dapat langsung menjemput sampah di unit bank sampah di kelurahan.

Saat ini tercatat sebanyak 165 unit bank sampah aktif di Kota Makassar, dengan jumlah nasabah mencapai 16.010 orang. Pemkot juga tengah mengembangkan aplikasi timbangan on line, sehingga jumlah, lokasi dan nilai sampah yang akan dijual dapat segera diinformasikan ke bank sampah pusat.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ning Rahayu
Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: